PravadaNews — Direktur Utama PT Kiwoom Sekuritas Indonesia, Changkun Shin menilai, peluang kenaikan suku bunga acuan oleh Bank Indonesia kembali meningkat apabila nilai tukar Rupiah menembus level Rp18.000 per dolar Amerika Serikat secara berkelanjutan.
Menurutnya, kondisi tersebut akan menjadi respons lanjutan untuk menjaga stabilitas nilai tukar dan daya tarik aset domestik.
Shin menjelaskan Bank Indonesia sebelumnya telah menaikkan BI-Rate sebesar 25 basis poin (bps) menjadi 5,75 persen dalam Rapat Dewan Gubernur (RDG) Juni 2026. Kebijakan itu ditempuh untuk menjaga stabilitas Rupiah, inflasi, dan minat investor terhadap aset berdenominasi Rupiah.
“Dengan inflasi Juni naik ke 3,34 persen dan defisit perdagangan Mei sebesar USD1,61 miliar, peluang kenaikan 25 basis poin tambahan tetap terbuka,” kata Shin kepada PravadaNews, Senin (6/7/2026).
Shin menambahkan kenaikan suku bunga hingga 50 basis poin baru berpeluang terjadi apabila tekanan terhadap Rupiah berubah menjadi tidak terkendali. Kondisi tersebut harus disertai arus keluar modal asing yang besar dan meningkatnya tekanan imported inflation.
Di sisi lain, Shin menilai nilai transaksi pasar sebesar Rp4,08 triliun pada sesi pertama perdagangan Senin (6/7) belum dapat dijadikan bukti adanya aksi jual besar-besaran investor asing. Menurutnya, angka tersebut lebih mencerminkan aktivitas perdagangan yang masih relatif sepi.
“Foreign selling memang terlihat, tetapi harus dibuktikan dari net foreign sell per saham, bukan dari total turnover pasar,” ujarnya.
Shin juga menyoroti pelemahan saham sektor perbankan, termasuk BBRI dan BMRI, yang menurutnya tidak semata dipicu oleh depresiasi Rupiah. Pelemahan mata uang domestik meningkatkan ekspektasi kenaikan BI-Rate sehingga turut menekan valuasi saham perbankan.
Selain itu, pasar mulai memperhitungkan risiko memburuknya kualitas aset apabila suku bunga tinggi bertahan dalam waktu yang lebih lama. Meski demikian, kondisi fundamental industri perbankan nasional masih dinilai cukup kuat.
“OJK melaporkan kredit tumbuh 11,51 persen secara tahunan pada Mei 2026, dengan gross NPL sekitar 2,17 persen dan net NPL sekitar 0,84 persen,” jelas Shin.
Meski begitu, ia mengingatkan risiko kredit bermasalah dapat meningkat apabila aktivitas manufaktur dan ekspor terus melemah. Menurutnya, BBRI lebih sensitif terhadap daya beli masyarakat dan segmen UMKM, sedangkan BMRI lebih bergantung pada kredit korporasi, biaya dana, serta pertumbuhan penyaluran kredit.
Shin juga mengingatkan pelemahan Rupiah paling berdampak bagi emiten yang memperoleh pendapatan dalam Rupiah tetapi memiliki biaya impor, belanja modal, atau utang dalam dolar AS. Kondisi tersebut dapat meningkatkan biaya impor, kerugian selisih kurs, beban bunga, hingga menekan daya beli masyarakat.
Sementara itu, emiten berbasis ekspor seperti BYAN berpotensi memperoleh keuntungan translasi ketika pendapatan dolar AS dikonversi ke Rupiah. Namun, ia menilai manfaat tersebut tetap bergantung pada harga batu bara, volume penjualan, permintaan ekspor, serta implementasi kebijakan ekspor satu pintu melalui DSI.
“Jika implementasinya hanya administratif dan tidak mengganggu kontrak ekspor, dampaknya bisa terbatas. Tetapi jika DSI ikut mempengaruhi harga, margin, atau mekanisme ekspor, benefit dari Rupiah lemah bisa tertahan,” katanya.
Lebih jauh, Shin menilai sentimen pasar domestik masih sulit pulih karena dibayangi berbagai faktor negatif secara bersamaan. Pelemahan Rupiah, kontraksi PMI manufaktur, potensi kenaikan suku bunga, hingga gelombang pemutusan hubungan kerja di sektor teknologi terus membebani psikologi investor.
“Kabar layoff besar-besaran di TikTok Shop-Tokopedia memperkuat persepsi bahwa sektor teknologi Indonesia masih berada dalam fase efisiensi, bukan ekspansi,” ujar Shin.
Menurutnya, kondisi tersebut berbanding terbalik dengan pasar global yang saat ini banyak ditopang sektor teknologi, kecerdasan buatan, semikonduktor, dan pusat data. Di Indonesia, sektor teknologi belum mampu menjadi penggerak utama penguatan IHSG karena masih menghadapi tantangan monetisasi, regulasi, persaingan yang ketat, dan restrukturisasi tenaga kerja.
