PravadaNews – Untuk memperkuat pengawasan terhadap pemenuhan kewajiban perusahaan dalam menjalankan kegiatan produksi mineral dan batubara, dilakukan pertambahan izin usaha pertambangan (IUP) yang dibuat pemerintah.
Direktur Jenderal Mineral dan Batubara (Dirjen Minerba) Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM) Tri Winarno menjelaskan, pemegang IUP harus memenuhi berbagai kewajiban sebelum menjalankan kegiatan produksi.
“Pemegang izin harus memenuhi persyaratan pemerintah, mulai dari rencana kerja, keselamatan, lingkungan, hingga kesiapan operasional sebelum melakukan produksi,” kata Tri, Jumat (12/6).
Selanjutnya, Tri menjelaskan pemerintah menggunakan Rencana Kerja dan Anggaran Biaya (RKAB) sebagai salah satu instrumen pengawasan kegiatan usaha pertambangan.
Dokumen tersebut memuat rencana kegiatan perusahaan yang mencakup aspek teknis, finansial, dan lingkungan dalam pelaksanaan usaha pertambangan. ESDM memperkuat tata kelola pertambangan dan memastikan perusahaan tambang menjalankan kegiatan sesuai dokumen perencanaan dan ketentuan yang berlaku.
Selain itu, Tri menyampaikan kegiatan usaha pertambangan setelah memperoleh izin tetap harus mengikuti tahapan operasi produksi sesuai regulasi.
“Kegiatan pertambangan harus dilaksanakan sesuai ketentuan teknis, keselamatan, dan lingkungan agar kegiatan usaha berjalan sesuai standar yang berlaku,” ujar Tri.
Sementara itu, Ketua Komite Logistik Asosiasi Pertambangan Batubara Indonesia (APBI-ICMA) Tulus Situmeang menyoroti biaya logistik dan integrasi infrastruktur sebagai tantangan dalam tahapan operasi produksi melalui rantai pasok industri batu bara nasional.
“Komponen logistik menempati porsi signifikan dalam struktur biaya industri batubara, mencapai sekitar 20–25% dari total biaya produksi,” tegas Tulus, dikutip Sabtu (11/7/2026).
Lebih lanjut, Tulus menyampaikan sistem logistik batubara masih menghadapi tantangan karena infrastruktur yang tersebar dan belum sepenuhnya terintegrasi. Kondisi tersebut terlihat dari penggunaan fasilitas seperti jetty skala kecil, pengangkutan bertahap melalui tongkang, hingga proses transshipment yang dapat meningkatkan waktu dan biaya operasional.
Tulus menyebut fleksibilitas penggunaan fasilitas pelabuhan serta integrasi layanan logistik menjadi kebutuhan dalam meningkatkan efisiensi rantai pasok batu bara. Lalu penguatan tata kelola IUP perlu berjalan bersama kesiapan operasional perusahaan dalam menjalankan kegiatan pertambangan mineral dan batubara.
Seperti diketahui, pemerintah dan pelaku usaha terus menyesuaikan aspek perizinan dengan kebutuhan teknis serta pengembangan sistem logistik pertambangan.
