PravadaNews – Dewan Tinggi Hak Asasi Manusia (HAM) Republik Islam Iran menilai serangan Israel ke Lebanon menekan jalur damai Iran dan Amerika Serikat (AS). Kecaman itu muncul saat negosiasi kedua negara masih dibayangi Nota Kesepahaman (MoU) tentang larangan ancaman dan kekerasan.
Pernyataan resmi tersebut menyoroti serangan udara dan drone Israel terhadap kawasan permukiman di Lebanon selatan. Dewan Tinggi HAM Iran menyebut tindakan itu bertentangan dengan hukum internasional, Piagam Perserikatan Bangsa-Bangsa (PBB), dan standar dasar HAM.
“Dewan Tinggi Hak Asasi Manusia Republik Islam Iran, yang menyatakan keprihatinan mendalamnya atas serangan militer yang terus-menerus dan menghancurkan oleh rezim Zionis terhadap daerah pemukiman di Lebanon selatan, mengutuk keras tindakan agresif ini yang jelas bertentangan dengan hukum internasional, Piagam Perserikatan Bangsa-Bangsa, dan standar serta nilai-nilai hak asasi manusia yang paling mendasar,” tulis Dewan Tinggi HAM Iran, melansir kantor berita IRNA, dikutip Rabu (24/6/2026).
Dokumen kecaman itu mencatat Kafr Rumman, Shokin, Kafr Jawz, Arab Salim, Sajd, dan Kafr Tebnit terdampak pengeboman. Serangan terhadap Dahiyeh di Beirut pada Minggu, 14 Juni 2026, juga disebut menewaskan warga sipil dan melukai beberapa orang.
Dewan Tinggi HAM Iran menilai, penargetan permukiman warga melanggar prinsip pembedaan dalam hukum humaniter internasional. Prinsip itu mewajibkan pihak berkonflik membedakan sasaran militer dan warga sipil dalam setiap operasi bersenjata.
“Penargetan yang disengaja terhadap daerah pemukiman, kompleks perkotaan, dan rumah-rumah warga sipil merupakan pelanggaran nyata terhadap prinsip pembedaan, salah satu pilar hukum humaniter internasional,” tulis Dewan Tinggi HAM Iran.
Sementara itu, tekanan di Lebanon ikut memengaruhi ruang diplomasi Iran-AS setelah perundingan terbaru berakhir tanpa kelanjutan langsung.
Ketua Parlemen Iran Mohammad Bagher Qalibaf menyebut delegasi Iran meninggalkan forum setelah mendengar ancaman baru dari Presiden AS Donald Trump.
“Saya memberi tahu Vance, kami di sini untuk bernegosiasi dan klausul pertama dari kesepahaman yang ditandatangani melarang ancaman dan penggunaan kekerasan. Tetapi presiden Anda mengeluarkan ancaman hari ini,” ujar Qalibaf.
Qalibaf menjelaskan, Iran sejak awal hanya bersedia berkomunikasi melalui mediator Qatar dan Pakistan, bukan berdialog langsung dengan AS. Karena itu, serangan Lebanon dan ancaman militer membuat Teheran menegaskan negosiasi tidak berjalan di bawah tekanan.
Seperti diketahui, negosiasi Iran-AS berlangsung di tengah perang Gaza, ketegangan Lebanon, dan perhitungan keamanan kawasan Teluk. Kondisi itu membuat serangan terhadap permukiman sipil di Lebanon menjadi ujian baru bagi MoU damai kedua negara.
