PravadaNews – Kini, film Indonesia semakin sering menjadi pilihan masyarakat setelah 15 judul meraih lebih dari satu juta penonton sepanjang semester pertama 2026.
Capaian ini melanjutkan pertumbuhan pada 2025, ketika pangsa pasar film nasional tercatat menembus lebih dari 60%.
Menteri Ekonomi Kreatif/Kepala Badan Ekonomi Kreatif, Teuku Riefky Harsya mengatakan, pertumbuhan tersebut perlu dijaga melalui perluasan layar dan distribusi film.
“Selain memperluas akses layar dan distribusi film nasional, tentu kami ingin memperkuat kebijakan berbasis data yang mampu mendorong investasi, diversifikasi konten, serta kolaborasi internasional,” ucap Menteri Ekraf, Teuku Riefky Harsya, dikutip dari laman resmi Kemenekraf/Bekraf, Selasa (28/7/2026).
Menurutnya, perluasan akses tayang dapat memberi kesempatan kepada film Indonesia untuk menjangkau penonton di lebih banyak wilayah.
Selain itu, pemerintah membutuhkan angka yang akurat untuk membaca minat masyarakat dan menentukan kebutuhan industri perfilman.
Data tersebut dapat digunakan sebagai dasar penyusunan program, sehingga kebijakan tidak hanya mengikuti keberhasilan film setelah ditayangkan.
Karena itu, Kementerian Ekonomi Kreatif/Badan Ekonomi Kreatif (Kemenekraf/Bekraf) menjajaki kerja sama dengan Cinepoint untuk memperkuat pengelolaan data perfilman.
Kerja sama ini diarahkan pada pengembangan infrastruktur data yang dapat membantu pemerintah dan pelaku industri mengambil keputusan.
Dalam kesempatan yang sama, Direktur sekaligus salah satu pendiri Cinepoint, Vincent Putera menyoroti, perkembangan film tidak cukup diukur hanya dari jumlah penonton.
“Dimulai dari perspektif data sehingga semua pegiat industri memiliki tolak ukur dan visibilitas yang baik,” jelas Vincent.
Melalui Cinepoint Pro, data penonton akan dipadukan dengan respons media sosial dan persebaran audiens untuk membantu rumah produksi menentukan promosi serta memahami minat masyarakat.
