PravadaNews – Sebanyak 270 siswa telah belajar dan tinggal di Sekolah Rakyat Surabaya pada tahun ajaran 2026/2027. Namun, biaya pembangunan untuk setiap kursi belajar belum tergambar dari data yang diumumkan pemerintah.
Keterangan resmi Kementerian Keuangan (Kemenkeu) mencatat nilai kontrak pembangunan mencapai Rp3,52 triliun dari pagu Rp3,82 triliun. Realisasi anggarannya disebut Rp3,21 triliun. Namun, anggaran tersebut tidak dirinci secara detail.
Menteri Keuangan (Menkeu), Purbaya Yudhi Sadewa menjelaskan, pembiayaan program berasal dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) dalam memperluas akses pendidikan.
“Saya diperintah menyediakan anggaran Sekolah Rakyat,” ujar Bendahara Negara tersebut dalam keterangan resmi yang diterima, Minggu (2/8/2026).
Diketahui, sekolah rakyat ini berdiri di atas lahan seluas 6,61 hektare dengan bangunan mencapai 27.766,77 meter persegi. Kawasannya menggabungkan ruang belajar dan asrama bagi siswa sekolah dasar hingga sekolah menengah atas.
Meski luas bangunan telah diumumkan, pemerintah belum mencantumkan kapasitas maksimal serta nilai pekerjaan khusus lokasi Surabaya.
Cakupan berbeda terlihat dalam laporan pelaksanaan Sekolah Rakyat di tingkat Jawa Timur. Laporan tersebut mencatat anggaran bagi sejumlah lokasi, bukan hanya pembangunan sekolah di Surabaya.
Perkembangan anggaran itu disampaikan Kepala Bidang Pembinaan Pelaksanaan Anggaran I Kantor Wilayah Direktorat Jenderal Perbendaharaan (Kanwil DJPb) Jawa Timur, Wahidin. Dirinya memberikan keterangan dalam konferensi pers APBN Jawa Timur di Surabaya, Senin (27/7) lalu.
“Kami melalui APBN mendukung program prioritas presiden termasuk Sekolah Rakyat yang realisasinya hingga akhir Juni sebesar Rp2,84 triliun,” tutur Wahidin.
Menurut Wahidin, realisasi ini mencapai 90,45% dari pagu Rp3,14 triliun. Anggaran tersebut mencakup 18 lokasi Sekolah Rakyat yang dibagi menjadi empat paket pekerjaan di Jawa Timur.
Surabaya masuk dalam paket pertama bersama empat lokasi pembangunan lainnya. Karena itu, anggaran tingkat provinsi tidak dapat langsung dibagi dengan jumlah siswa yang kini menempati Sekolah Rakyat Surabaya.
Hal ini membuat biaya pembangunan per kursi baru dapat dihitung setelah nilai kontrak khusus Surabaya dan kapasitas maksimal sekolah dibuka.
