PravadaNews – Akses masyarakat terhadap air bersih di Kabupaten Mappi, Provinsi Papua Selatan, masih menjadi pekerjaan rumah yang membutuhkan perhatian serius oleh Pemerintah Pusat.
Berdasarkan data terbaru dari Kementerian Desa dan Pembangunan Daerah Tertinggal (PDT) Republik Indonesia, dikutip Rabu (5/8/2026), rumah tangga yang telah menggunakan air bersih di wilayah tersebut baru mencapai 23,01 persen, menunjukkan masih terbatasnya layanan dasar yang dapat dinikmati masyarakat.
Kabupaten Mappi yang masih berstatus sebagai daerah tertinggal menghadapi berbagai tantangan pembangunan, terutama dalam penyediaan infrastruktur dasar.
Rendahnya akses air bersih tidak hanya berdampak pada kualitas hidup masyarakat, tetapi juga berpotensi memengaruhi kesehatan, sanitasi, hingga produktivitas ekonomi warga.
Air bersih merupakan salah satu kebutuhan paling mendasar bagi setiap rumah tangga.
Ketersediaannya sangat penting untuk memenuhi kebutuhan minum, memasak, menjaga kebersihan lingkungan, hingga mencegah penyebaran berbagai penyakit berbasis lingkungan.
Selain persoalan air bersih, akses terhadap listrik juga masih relatif rendah. Data menunjukkan hanya 43,55 persen rumah tangga di Kabupaten Mappi yang telah menggunakan listrik.
Sementara itu, penggunaan telepon atau perangkat komunikasi baru mencapai 39 persen, mencerminkan masih adanya keterbatasan akses terhadap teknologi informasi dan komunikasi.
Rendahnya infrastruktur dasar juga terlihat dari kondisi jalan. Hanya 16,46 persen desa yang memiliki permukaan jalan utama beraspal.
Kondisi tersebut dapat menjadi hambatan dalam mobilitas masyarakat maupun distribusi barang dan layanan publik ke berbagai wilayah.
Di sektor pendidikan, tingkat partisipasi sekolah jenjang SMP mencapai 77,58 persen, sedangkan partisipasi SMA masih berada di angka 42,34 persen. Ketersediaan fasilitas pendidikan juga belum merata.
Sebanyak 85,98 persen desa telah memiliki sekolah dasar, namun desa yang memiliki sekolah menengah pertama baru mencapai 14,02 persen.
Kondisi tersebut berpengaruh terhadap kemudahan masyarakat dalam mengakses layanan pendidikan.
Data menunjukkan hanya 23,17 persen desa yang memiliki akses mudah menuju SMP, sehingga sebagian pelajar harus menempuh perjalanan yang cukup jauh untuk melanjutkan pendidikan.
Di bidang kesehatan, tantangan serupa juga masih dihadapi masyarakat Mappi. Hanya 5,49 persen desa yang memiliki dokter, sedangkan 51,22 persen desa telah memiliki fasilitas kesehatan.
Meski demikian, sekitar 67,07 persen desa dinilai memiliki akses yang relatif mudah menuju fasilitas kesehatan.
Upaya peningkatan layanan kesehatan juga masih perlu diperkuat. Cakupan balita yang memperoleh imunisasi lengkap baru mencapai 49,49 persen.
Sementara itu, persalinan yang ditolong tenaga kesehatan pada perempuan usia 15–49 tahun dalam dua tahun terakhir tercatat sebesar 52,75 persen.
Di sektor ekonomi dan digitalisasi, penduduk yang bekerja di sektor nonpertanian baru mencapai 29,21 persen, menunjukkan mayoritas masyarakat masih bergantung pada sektor primer.
Adapun penduduk yang menggunakan internet baru sebesar 9,31 persen, menandakan akses digital di wilayah tersebut masih sangat terbatas.
Meski demikian, struktur pengeluaran rumah tangga menunjukkan lebih dari separuh atau 51,59 persen pengeluaran digunakan untuk kebutuhan nonmakanan.
Angka tersebut dapat menjadi salah satu indikator mulai meningkatnya konsumsi masyarakat di luar kebutuhan pokok.
Di sisi lain, Kabupaten Mappi relatif kondusif dari sisi keamanan dan kebencanaan. Seluruh desa atau 100 persen tercatat tidak mengalami bencana, sementara 99,39 persen desa tidak mengalami konflik sosial.
Berbagai indikator tersebut menunjukkan pembangunan di Kabupaten Mappi masih menghadapi tantangan besar, terutama dalam pemerataan layanan dasar seperti air bersih, listrik, pendidikan, kesehatan, hingga infrastruktur jalan.
Peningkatan investasi pembangunan di sektor-sektor tersebut diharapkan dapat mempercepat peningkatan kualitas hidup masyarakat sekaligus mengurangi kesenjangan pembangunan di wilayah Papua Selatan.
