PravadaNews – Persoalan akses infrastruktur masih menjadi tantangan besar bagi masyarakat di Kabupaten Asmat, Papua Selatan.
Sebagai salah satu daerah berstatus tertinggal, Asmat menghadapi keterbatasan konektivitas yang dapat memengaruhi mobilitas masyarakat sekaligus distribusi berbagai kebutuhan dasar, termasuk pangan bergizi dan layanan pendidikan maupun kesehatan.
Berdasarkan data terbaru dari Kementerian Desa dan Pembangunan Daerah Tertinggal (PDT) Republik Indonesia, dikutip Senin (10/8/2026), salah satu gambaran kondisi tersebut terlihat dari masih minimnya desa yang memiliki permukaan jalan utama beraspal.
Berdasarkan data yang tersedia, hanya 2,26 persen desa di Kabupaten Asmat yang memiliki jalan utama berpermukaan aspal.
Angka tersebut menunjukkan sebagian besar desa masih mengandalkan akses jalan dengan kondisi yang beragam dan berpotensi menghadapi hambatan mobilitas, terutama ketika distribusi kebutuhan masyarakat harus menjangkau wilayah yang jauh dan sulit diakses.
Kondisi infrastruktur tersebut menjadi semakin penting ketika dikaitkan dengan pelaksanaan berbagai program pemerintah, termasuk Makan Bergizi Gratis (MBG). Program pemenuhan gizi membutuhkan rantai distribusi yang mampu menjamin makanan sampai kepada penerima manfaat secara rutin, aman, dan sesuai standar.
Di wilayah dengan akses jalan yang terbatas, proses tersebut tentu membutuhkan strategi khusus agar kendala geografis tidak membuat anak-anak di daerah terpencil tertinggal dalam memperoleh makanan bergizi.
Tantangan Asmat tidak hanya terlihat dari kondisi jalan. Data menunjukkan akses terhadap fasilitas pendidikan dan kesehatan juga masih terbatas.
Hanya 8,14 persen desa yang memiliki SMP, sementara desa yang mempunyai SD tercatat 57,01 persen. Kondisi ini turut tercermin dari tingkat partisipasi pendidikan, dengan angka partisipasi SMP sebesar 75,1 persen dan SMA hanya 43,81 persen.
Artinya, ketika anak-anak memasuki jenjang pendidikan yang lebih tinggi, akses terhadap sekolah menjadi tantangan yang semakin besar. Desa yang mudah mencapai SMP tercatat hanya 28,05 persen. Kondisi tersebut menunjukkan bahwa jarak dan keterjangkauan fasilitas pendidikan masih menjadi persoalan yang perlu mendapat perhatian pemerintah.
Di bidang kesehatan, persoalan serupa juga terlihat. Hanya 4,07 persen desa yang mempunyai dokter, sedangkan desa yang memiliki fasilitas kesehatan mencapai 43,89 persen. Sementara desa yang mudah mencapai fasilitas kesehatan tercatat 65,61 persen.
Kondisi tersebut menunjukkan bahwa keberadaan fasilitas kesehatan belum sepenuhnya menjamin tersedianya tenaga medis secara merata. Bagi masyarakat di wilayah terpencil, jarak, kondisi geografis, dan keterbatasan sarana transportasi dapat menjadi hambatan ketika membutuhkan pelayanan kesehatan.
Cakupan imunisasi lengkap pada balita juga masih perlu menjadi perhatian. Data mencatat 20,81 persen balita mendapatkan imunisasi lengkap. Angka tersebut menjadi salah satu indikator yang menunjukkan perlunya penguatan pelayanan kesehatan ibu dan anak, terutama di wilayah yang menghadapi keterbatasan akses.
Persoalan air bersih juga menjadi bagian dari tantangan pemenuhan kebutuhan dasar masyarakat Asmat. Rumah tangga yang menggunakan air bersih tercatat hanya 6,55 persen. Padahal, ketersediaan air bersih memiliki hubungan erat dengan kesehatan masyarakat, kebersihan makanan, sanitasi, serta pencegahan berbagai penyakit.
Dalam konteks MBG, persoalan air bersih menjadi faktor yang tidak boleh diabaikan. Penyediaan makanan bergizi harus berjalan bersamaan dengan penerapan standar kebersihan dan keamanan pangan. Karena itu, pelaksanaan program di wilayah seperti Asmat membutuhkan dukungan infrastruktur dasar agar makanan yang diberikan benar-benar aman dikonsumsi.
Di sisi lain, akses listrik di Asmat relatif lebih tinggi dibandingkan beberapa indikator layanan dasar lainnya. Data menunjukkan 59,62 persen rumah tangga telah menggunakan listrik. Namun, masih terdapat bagian masyarakat yang belum menikmati akses tersebut sehingga penyediaan fasilitas pendukung program pemerintah tetap membutuhkan penyesuaian terhadap kondisi lokal.
Penggunaan internet juga masih rendah. Hanya 5,81 persen penduduk yang tercatat menggunakan internet. Kesenjangan digital ini dapat menjadi tantangan tersendiri dalam penyampaian informasi mengenai kesehatan, pendidikan, gizi, hingga mekanisme pelayanan publik.
Kondisi ekonomi masyarakat juga menjadi perhatian. Penduduk yang bekerja di sektor nonpertanian tercatat 21,97 persen, sementara pengeluaran rumah tangga untuk kebutuhan nonmakanan berada di angka 44,16 persen. Data tersebut dapat menjadi salah satu gambaran mengenai struktur ekonomi dan pola pengeluaran masyarakat di wilayah tersebut.
Meski menghadapi berbagai keterbatasan, Asmat juga memiliki sejumlah indikator sosial yang menunjukkan kondisi relatif positif. Sebanyak 97,29 persen desa tercatat tidak mengalami bencana, sementara seluruh desa atau 100 persen tercatat tidak mengalami konflik sosial. Kondisi tersebut menjadi modal penting bagi pemerintah daerah dalam menjalankan berbagai program pembangunan dan pelayanan masyarakat.
Pada sektor kesehatan ibu, perempuan usia 15–49 tahun yang melahirkan dalam dua tahun terakhir dengan bantuan penolong tercatat 50,71 persen. Angka tersebut menunjukkan masih diperlukan penguatan akses terhadap layanan persalinan yang aman, khususnya bagi masyarakat yang berada jauh dari fasilitas kesehatan.
Berbagai indikator tersebut menunjukkan bahwa pembangunan di Asmat membutuhkan pendekatan yang terintegrasi. Pembangunan jalan tidak dapat dipisahkan dari peningkatan akses pendidikan, kesehatan, air bersih, listrik, serta pemenuhan pangan dan gizi masyarakat.
Kondisi jalan utama yang baru 2,26 persen berpermukaan aspal juga menunjukkan bahwa pembangunan infrastruktur dasar harus menjadi bagian penting dalam mendukung program pemerintah. Infrastruktur yang lebih baik akan mempermudah mobilitas masyarakat sekaligus membantu distribusi pangan, tenaga kesehatan, perlengkapan pendidikan, dan berbagai kebutuhan lainnya.
Dalam pelaksanaan MBG, pemerintah juga perlu mempertimbangkan karakter geografis Asmat. Pengiriman makanan dari satu titik ke sekolah atau wilayah permukiman yang sulit dijangkau membutuhkan perencanaan distribusi yang matang. Penggunaan bahan pangan lokal juga dapat menjadi alternatif untuk mengurangi ketergantungan pada pasokan dari luar wilayah sekaligus melibatkan masyarakat dalam rantai ekonomi program.
Dengan demikian, MBG di daerah tertinggal seperti Asmat tidak semestinya hanya dilihat sebagai program pemberian makanan. Program tersebut dapat menjadi bagian dari intervensi yang lebih luas untuk meningkatkan kualitas sumber daya manusia, khususnya anak-anak yang tumbuh di wilayah dengan keterbatasan akses layanan dasar.
Jalan yang belum memadai, sekolah yang sulit dijangkau, keterbatasan tenaga kesehatan, serta rendahnya akses air bersih menjadi pengingat bahwa pemenuhan gizi harus berjalan bersama pembangunan infrastruktur. Tanpa dukungan konektivitas dan layanan dasar yang memadai, tantangan memastikan makanan bergizi sampai kepada anak-anak di pelosok Asmat akan tetap besar.
Karena itu, kondisi Asmat menjadi gambaran penting bahwa pemerataan program MBG harus diikuti dengan perhatian terhadap kebutuhan khusus setiap daerah. Ketika hanya 2,26 persen desa memiliki jalan utama beraspal, negara tidak cukup hanya mengirim makanan, tetapi juga perlu memastikan jalur menuju masyarakat yang membutuhkan benar-benar terbuka.
