PravadaNews – Di tengah ketimpangan akses gizi yang masih membayangi anak-anak di pelosok negeri, Badan Gizi Nasional (BGN) mengambil langkah berani dengan memprioritaskan program Makan Bergizi Gratis (MBG) di wilayah tertinggal, terdepan, dan terluar (3T).
Terobosan ini mendapat apresiasi dari Guru Besar Ilmu Kebijakan Publik Universitas Brawijaya (Unbraw), Andy Fefta Wijaya yang menilai kebijakan tersebut menjadi langkah konkret untuk memastikan hak anak Indonesia atas gizi layak terpenuhi, tanpa terhalang jarak, keterbatasan akses, maupun tantangan geografis.
“Untuk memastikan anak-anak di daerah yang selama ini menghadapi keterbatasan akses, juga memperoleh kesempatan yang sama dalam pemenuhan gizi. Pemerataan seperti inilah yang penting dalam sebuah kebijakan publik,” kata Andy, Jakarta, Senin (19/10/2026).
Selain mengapresiasi prioritas pelaksanaan di wilayah 3T, ketegasan pembenahan tata kelola pelaksanaan MBG menurutnya juga menjadi hal penting.
Dalam hal ini, Andy menyoroti tata kelola MBG yang dilaksanakan Satuan Pelayanan Pemenuhan Gizi (SPPG).
Andy menegaskan, kualitas program MBG ditentukan oleh sejumlah faktor utama.
Seperti diantaranya, integritas pengelola, kepatuhan terhadap standar keamanan pangan, serta konsistensi pengawasan terhadap SPPG.
“Prioritas wilayah 3T merupakan langkah penting, tetapi konsistensi pengawasan, kualitas makanan, dan ketepatan sasaran juga harus dijaga. Dengan begitu, MBG tidak hanya menjadi program yang luas cakupannya, tetapi benar-benar memberikan manfaat bagi masyarakat,” ujar Andy.
Sebelumnya, BGN kembali mengaktivasi SPPG yang siap beroperasi di wilayah 3T, serta daerah dengan prevalensi stunting tinggi dan sangat tinggi. Sebanyak 980 SPPG di wilayah Sumatera, Kalimantan, dan Bali diaktivasi secara serentak di 16 provinsi.
BGN juga telah membuka kembali 480 SPPG di wilayah Indonesia bagian timur yang berada di kawasan 3T serta daerah dengan prevalensi stunting tinggi dan sangat tinggi.
“Di minggu yang lalu kita telah mengaktivasi 480 dapur di wilayah 3T dan tinggi sekali dilanjutkan kemudian di minggu ini kita lakukan Hal yang sama untuk wilayah Bali, Kalimantan dan Pulau Sumatera totalnya ada 980 SPPG diresmikan secara serentak di 16 Provinsi, pusatnya disini di Aceh Besar di Provinsi Aceh,” ujar Kepala BGN Sudaryono dalam keterangannya, Jumat (16/10).
Dari total 980 SPPG yang diaktivasi, sebanyak 691 SPPG berada di wilayah Sumatera, sedangkan 289 SPPG lainnya berada di wilayah Kalimantan dan Bali.
Seluruh SPPG tersebut berada di kawasan 3T dan daerah dengan prevalensi stunting tinggi hingga sangat tinggi.
Sudaryono memastikan proses aktivasi SPPG dilaksanakan melalui sistem dan mekanisme resmi yang telah ditetapkan.
Sudaryono menegaskan, BGN tidak memberikan kewenangan kepada pihak manapun untuk bertindak sebagai perwakilan BGN dalam mengaktivasi SPPG.
“Kami tidak mengotorisasi siapapun kami tidak memerintahkan siapapun semuanya dilaksanakan by system tidak ada calo, tidak ada orang yang kemudian mengatasnamakan saya, pimpinan BGN atau mengatasnamakan BGN Pusat yang kemudian menjajakan Jasa dan meminta imbalan. Tidak ada,” tegas Sudaryono.
