PravadaNews – Kekeringan mulai membuat warga Desa Botteng Utara, Kabupaten Mamuju, Sulawesi Barat, kesulitan memenuhi kebutuhan paling mendasar, yakni air bersih.
Di tengah keterbatasan akses air akibat musim kering, pemerintah bergerak cepat dengan menyalurkan bantuan air bersih untuk memastikan kebutuhan sehari-hari masyarakat tetap terpenuhi.
Bantuan tersebut menjadi upaya darurat pemerintah untuk meringankan beban warga sekaligus menjaga akses terhadap kebutuhan dasar di tengah kondisi kekeringan yang melanda wilayah tersebut.
Menteri PU Dody Hanggodo mengatakan, layanan air bersih semakin dibutuhkan wilayah yang menghadapi dampak perubahan iklim dan fenomena El Nino.
“Air menjadi fondasi yang sangat penting bagi pembangunan berkelanjutan,” kata Dody dalam keterangan tertulisnya, Kamis (13/8/2026).
Melalui Balai Penataan Bangunan, Prasarana dan Kawasan (BPBPK) Sulawesi Barat, Kementerian PU mengerahkan tiga mobil tangki air. Selain itu, pemerintah juga mengoperasikan dua hidran umum untuk memperluas distribusi bantuan kepada masyarakat terdampak kekeringan.
Sebanyak 12.000 liter air bersih disalurkan sebagai bagian dari penanganan darurat akibat terbatasnya akses air. Penyaluran tersebut dilakukan untuk memastikan kebutuhan dasar masyarakat tetap terpenuhi selama kondisi kekeringan berlangsung.
Sementaa itu, Kepala BPBPK Sulawesi Barat Wahyu Tri Nugroho mengatakan penanganan kondisi darurat memerlukan respons cepat dan terkoordinasi. Menurutnya, bantuan air bersih menjadi bentuk komitmen pemerintah mendukung masyarakat menghadapi dampak kekeringan.
“Kami berupaya memberikan respons secepat mungkin terhadap kebutuhan masyarakat yang terdampak kekeringan, khususnya dalam pemenuhan kebutuhan air bersih. Bantuan ini merupakan bagian dari komitmen kami untuk hadir dan memberikan dukungan nyata kepada masyarakat dalam menghadapi kondisi darurat,” ujarnya.
Wahyu menambahkan distribusi air bersih diharapkan membantu memenuhi kebutuhan masyarakat sekaligus mendukung penanganan kekeringan secara terpadu. Upaya tersebut, dilakukan melalui koordinasi bersama pemerintah daerah dan berbagai pihak terkait selama masa tanggap darurat.
Dengan begitu, Kementerian PU akan terus merespons kebutuhan masyarakat dengan dukungan sarana dan personel yang tersedia. Langkah tersebut diharapkan menjaga ketersediaan air bersih bagi warga selama kondisi kekeringan masih berlangsung.
