PravadaNews – Pembahasan pembatasan subsidi energi berdasarkan kelompok desil membuat pemerintah mencari cara baru untuk menentukan penerima manfaat Bahan Bakar Minyak (BBM) bersubsidi.
Hal ini dibahas oleh Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM) Bahlil Lahadalia yang menyebut pemerintah masih mengkaji pembatasan pembelian Pertalite bagi kelompok desil 9 dan 10.
“Pembatasan Pertalite sekarang kan masih dalam kajian, lagi dikaji. Kalau sampai dengan keputusan kajian belum ada, masih seperti sekarang ini,” ujar Bahlil saat ditemui usai acara The 12th Indonesia International Geothermal Convention & Exhibition (IIGCE) di Jakarta, Rabu (19/8/2026).
Bahlil menjelaskan, pemerintah ingin memastikan subsidi BBM diterima masyarakat yang berhak. Dalam pembahasan tersebut, kelompok desil 9 dan 10 menjadi salah satu kelompok yang dikaji karena masuk kategori kesejahteraan lebih tinggi.
Desil dikenal sebagai pengelompokan rumah tangga berdasarkan tingkat kesejahteraan sosial ekonomi. Penggunaan kelompok itu menjadi bagian dari pembahasan pemerintah dalam menata penerima subsidi energi.
Diketahui anggaran subsidi energi dalam Rancangan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (RAPBN) 2027 disebut mencapai sekitar Rp272 triliun. Besarnya anggaran ini membuat ketepatan penerima menjadi salah satu perhatian pemerintah.
Namun, penentuan penerima subsidi berdasarkan desil tidak hanya berkaitan dengan pembatasan kelompok tertentu. Ketepatan data menjadi faktor penting agar klasifikasi penerima sesuai dengan kondisi ekonomi masyarakat.
Guru Besar Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Indonesia (FEB UI), Telisa Aulia Falianty menilai, penguatan data desil menjadi bagian penting dalam penerapan kebijakan subsidi energi.
“Penguatan, deteksi, dan ketepatan desil akan sangat menentukan seberapa dampak pencabutan atau pembatasan subsidi BBM kepada perekonomian masyarakat khususnya kelas menengah,” ujar Telisa dalam keterangannya, Jumat (21/8)
Perubahan kondisi ekonomi masyarakat, jelasnya, membuat data penerima subsidi perlu diperbarui secara berkala.
Menurut telisa, data yang tidak sesuai dapat membuat kelompok masyarakat masuk dalam klasifikasi yang tidak tepat.
“Kalau datasetnya masih belum precise, belum akurat, itu sudah diambil, itu bisa menimbulkan banyak resistansi,” lanjut Ekonom tersebut.
Karena itu, pembaruan dan ketepatan data menjadi bagian penting dalam pembahasan subsidi berbasis desil.
Kebijakan ini tidak hanya berkaitan dengan pengurangan penerima manfaat, tapi juga memastikan masyarakat yang masih membutuhkan tetap tercatat dalam kelompok penerima.
