PravadaNews – Pelaksanaan Muktamar ke-35 Nahdlatul Ulama (NU) menjadi perhatian para Kiai Sepuh yang menyerukan agar agenda besar organisasi tersebut tetap berjalan dalam semangat persatuan, keteduhan, dan kepentingan umat.
Di tengah dinamika yang mengiringi persiapan muktamar, para Kiai Sepuh NU menyampaikan tujuh tuntutan sekaligus nasihat moral sebagai pijakan agar seluruh rangkaian forum berjalan sesuai nilai-nilai yang selama ini menjadi landasan organisasi.
Pesan tersebut tidak hanya menyoroti aspek penyelenggaraan muktamar, tetapi juga mengingatkan seluruh pihak yang terlibat untuk mengedepankan etika, menjaga ukhuwah, serta menempatkan kepentingan NU dan umat di atas kepentingan pribadi maupun kelompok.
Tujuh tuntutan dan nasihat moral itu diharapkan menjadi pegangan bersama dalam menjaga marwah Muktamar ke-35 NU.
KH Muhibul Aman Ali mengatakan, tujuh poin tersebut merupakan bentuk keprihatinan sekaligus ikhtiar para Kiai Sepuh untuk menjaga marwah, kemandirian, dan kehormatan jam’iyah Nahdlatul Ulama.
“Para Kiai Sepuh memberikan tausiyah yang tegas agar seluruh proses Muktamar ke-35 NU berjalan secara jujur, demokratis, bermartabat, serta tidak dicederai oleh kepentingan transaksional maupun intervensi dari pihak mana pun,” ujar KH Muhibul Aman Ali dikutip Kamis (27/8/2026).
Pertama, para Kiai Sepuh mengecam keras segala bentuk transaksi politik, termasuk money politics, tekanan, rekayasa, maupun pengondisian yang dinilai dapat merusak marwah keulamaan dan kedaulatan para muktamirin.
Kedua, para Kiai Sepuh meminta agar kedaulatan muktamirin dijamin sepenuhnya. Seluruh pemilik suara, khususnya pengurus wilayah dan pengurus cabang NU, harus diberikan kebebasan dalam menentukan pilihan tanpa intimidasi, provokasi, maupun tindakan karantina secara sepihak.
“Para muktamirin adalah pemilik kedaulatan dalam Muktamar. Karena itu, mereka harus diberi ruang yang merdeka untuk bermusyawarah dan menentukan pilihan sesuai hati nurani,” tegasnya.
Ketiga, para Kiai Sepuh memberikan peringatan kepada pemerintah. Menurut mereka, Presiden diyakini bersikap netral dalam proses Muktamar NU. Namun, para Kiai mengecam keras apabila terdapat oknum pejabat, menteri, atau pihak di bawahnya yang membawa-bawa atau menjual isu “restu Presiden” untuk memberikan tekanan psikologis kepada peserta Muktamar.
Keempat, para Kiai Sepuh mendesak Presiden mengambil tindakan tegas apabila ditemukan pejabat atau menteri yang terbukti melakukan intervensi terhadap proses Muktamar NU.
Para Kiai Sepuh, kata KH Muhibul Aman Ali, bahkan siap menghadap Presiden secara langsung untuk menyampaikan bukti-bukti dan keprihatinan terkait persoalan tersebut.
Kelima, para Kiai Sepuh mengimbau pihak-pihak yang berupaya merusak proses Muktamar agar segera menghentikan tindakan tersebut dan melakukan introspeksi serta bertaubat sebelum persoalan semakin besar dan menimbulkan kerusakan bagi jam’iyah.
Keenam, para Kiai Sepuh mengajak seluruh warga NU menggunakan akal sehat, hati yang jernih, serta mengedepankan akhlakul karimah dalam memilih kepengurusan PBNU mendatang.
Menurut KH Muhibul Aman Ali, perbedaan pilihan dalam Muktamar merupakan sesuatu yang wajar. Namun, perbedaan tersebut tidak boleh menghilangkan ukhuwah, adab, dan persaudaraan sesama warga NU.
Ketujuh, hasil tausiyah para Kiai Sepuh tersebut diminta untuk disebarluaskan secara terbuka kepada seluruh struktur NU, panitia Muktamar, pemerintah, serta masyarakat luas sebagai bagian dari benteng moral untuk menjaga perjalanan jam’iyah.
“Nasihat ini adalah tausiyah—bentuk kasih sayang mendalam para Kiai Sepuh kepada NU dan para muridnya. Kami ingin Muktamar ke-35 NU di Jombang berjalan jujur, demokratis, dan menjaga marwah ulama warasatul anbiya,” pungkas KH Muhibul Aman Ali.
