PravadaNews – Anggota Komisi VI DPR RI Mufti Anam mempertanyakan alokasi Rp103 miliar di Kementerian Koperasi. Anggaran tersebut tercantum untuk podcast, video, dan kegiatan sejenis.
Mufti menyampaikan sorotan itu dalam rapat kerja Komisi VI DPR RI bersama Menteri Koperasi Ferry Juliantono. Politisi PDIP itu pun meminta pemerintah menjelaskan kebutuhan anggaran tersebut secara rinci.
Menurut Mufti, penggunaan anggaran harus memberikan manfaat langsung kepada anggota koperasi. Menurutnya kebutuhan tersebut penting terutama bagi pengembangan Koperasi Desa Merah Putih.
Mufti mempertanyakan urgensi penyediaan anggaran dalam jumlah besar untuk kegiatan podcast dan video. Padahal saat ini pemerintah dapat memanfaatkan media sosial untuk menyampaikan informasi kepada masyarakat.
“Kenapa menghabiskan anggaran sebesar itu hanya untuk sebuah pencitraan?” kata Mufti dalam rapat di Jakarta, Selasa (1/9/2026).
Menurutnya, anggaran tersebut seharusnya dapat diarahkan untuk kegiatan yang berdampak langsung bagi koperasi. Contohnya penguatan Koperasi Desa Merah Putih agar segera berjalan dan memberikan manfaat.
Mufti mengatakan penjelasan anggaran diperlukan untuk memastikan penggunaan uang negara. Komisi VI ingin memastikan anggaran tersebut benar-benar mendukung kesejahteraan masyarakat.
“Kami ingin bahwa Komisi 6 tidak hanya menjadi tukang stempel,” tegas Mufti.
Di lain pihak, Menteri Koperasi Ferry Juliantono menegaskan anggaran Rp103 miliar yang disebut-sebut hanya untuk siniar (podcast) tidak tepat. Ferry menegaskan anggaran itu digunakan untuk mendukung kebutuhan komunikasi publik kementerian secara keseluruhan.
“Komunikasi publik bukan hanya mengenai podcast. Podcast merupakan salah satu kanal komunikasi. Ada fungsi humas, tata usaha, teknologi informasi, infrastruktur, dokumentasi, publikasi, dan berbagai dukungan lainnya yang diperlukan dalam pelaksanaan tugas kementerian,” kata Ferry dalam siaran pers di Jakarta.
