PravadaNews – Rencana pemerintah untuk mengembangkan bahan bakar dengan campuran etanol hingga 50 persen dianggap tidak hanya mampu mengurangi ketergantungan terhadap impor bensin. Program tersebut juga dianggap berpotensi membuka lapangan pekerjaan baru di berbagai daerah.
Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM), Bahlil Lahadalia mengatakan, pengembangan komoditas tersebut hingga proses pengolahannya menjadi etanol berpotensi menciptakan aktivitas ekonomi baru di berbagai wilayah.
“Ini mampu menciptakan lapangan pekerjaan baru dan membangun pertumbuhan kawasan di daerah-daerah,” ujar Bahlil di Jakarta, dikutip Selasa (22/9/2026).
Selain membuka lapangan kerja, pengembangan E50 juga diarahkan untuk memperkuat ketahanan energi nasional dengan mengurangi ketergantungan terhadap pasokan bensin dari luar negeri.
Bahlil mengatakan, apabila penggunaan E50 dapat direalisasikan, pemerintah menargetkan Indonesia tidak lagi mengimpor bensin dalam bentuk produk jadi.
“Kalau ini mampu kita lakukan ke E50, insya Allah target kita, kita tidak lagi melakukan impor, impor bensin yang jadi, produk jadi,” kata Bahlil.
Meskipun begitu, penerapan campuran etanol akan dilakukan secara bertahap. Kementerian ESDM saat ini masih menyusun peta jalan dengan rencana awal penerapan E10 pada 2027 dan E20 pada 2028.
“Contoh, 2027 kita akan menerapkan E10. 2028 kita akan bangun E20, sampai ke depan. Tetapi kita harus menyesuaikan dengan industri kita,” ucap Bahlil.
Sementara itu, Menteri Pertanian, Andi Amran Sulaiman mengatakan, pengembangan tiga komoditas, yakni tebu, singkong, dan jagung membutuhkan lahan sekitar 1 hingga 2 juta hektare. Kebutuhan terbesar berasal dari tebu yang diperkirakan mencapai 1 juta hektare.
Pemerintah akan memprioritaskan pemanfaatan lahan yang tersedia dan telah dilepaskan sebelum membuka kawasan hutan. Pelepasan kawasan hutan disebut menjadi pilihan terakhir dengan tetap mempertimbangkan aspek lingkungan.
Adapun dalam proses pengembangan bioenergi, termasuk etanol, Amran memperkirakan dapat berdampak terhadap penyerapan tenaga kerja. Menurutnya, apabila program tersebut berjalan, sedikitnya 8 juta lapangan kerja permanen berpotensi tercipta.
“Kalau ini terjadi, minimal itu 8 juta tenaga kerja tercipta dan tenaga kerja permanen,” kata Amran, Senin (21/9/2026).
