Anggota Komisi III DPR RI Hasbiallah Ilyas. (Dok. DPR RI)

Beranda / Politik / DPR Minta RUU Penyadapan Seragamkan Mekanisme Perizinan 

DPR Minta RUU Penyadapan Seragamkan Mekanisme Perizinan 

PravadaNews — Anggota Komisi III DPR RI Hasbiallah Ilyas meminta Rancangan Undang-Undang (RUU) tentang Penyadapan mengatur mekanisme dan prosedur penyadapan yang seragam bagi seluruh institusi negara. Regulasi tersebut dinilai penting untuk memperjelas mekanisme perizinan sekaligus membatasi kewenangan aparat penegak hukum dan lembaga intelijen.

Hasbiallah menyoroti perbedaan mekanisme perizinan penyadapan yang selama ini berlaku di sejumlah institusi. Menurut Hasbiallah, setiap lembaga memiliki standar tersendiri sehingga diperlukan satu payung hukum yang mengatur tata cara pelaksanaannya.

Hasbiallah mencontohkan Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) yang memiliki mekanisme perizinan melalui Dewan Pengawas. Sementara itu, Polri menggunakan mekanisme izin pimpinan. Adapun mekanisme perizinan penyadapan di lingkungan intelijen masih menjadi hal yang dipertanyakan Hasbiallah.

“KPK misalnya (untuk penyadapan) izin dengan Dewas, Polri izin pimpinan, intelijen belum tahu, Pak, izinnya ke mana ini intelijen. Ini yang selama ini (berbeda-beda mekanisme pendanannya),” ujar Hasbiallah dalam Rapat Dengar Pendapat (RDP) Komisi III DPR RI bersama Kepala Badan Intelijen dan Keamanan (Kabaintelkam) Polri di Kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta, dikutip Selasa (17/11/2026).

Menurut Hasbiallah, perbedaan tersebut memperlihatkan perlunya pengaturan penyadapan secara menyeluruh melalui undang-undang khusus.

Terlebih, Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana (KUHAP) yang baru telah memberikan kewenangan penyadapan dalam proses penyidikan. Namun, tata cara pelaksanaan kewenangan tersebut belum diatur secara terperinci dalam undang-undang.

“Padahal di dalam undang-undang KUHAP kita yang baru sudah jelas, mengamanahkan penyidikan diberi kewenangan untuk menyadap, tetapi caranya belum diatur di dalam undang-undang,” jelas Hasbiallah.

Sementara itu, Ketua Komisi III DPR RI Habiburokhman mengatakan pembahasan RUU Penyadapan mendapat perhatian khusus menyusul munculnya dugaan penyadapan ilegal terhadap kepala negara yang diduga melibatkan oknum aparat penegak hukum.

Menurut Habiburokhman, persoalan tersebut menjadi pengingat bahwa setiap institusi yang memiliki kewenangan penyadapan membutuhkan aturan yang jelas.

“Oleh sebab itu, Komisi III DPR RI memberikan perhatian khusus terkait dengan pengaturan tentang penyadapan,” kata Habiburokhman di Kompleks Parlemen, Jakarta, dikutip Selasa (17/11/2026).

Sebagai langkah awal pembahasan, Komisi III DPR meminta masukan dari Badan Intelijen dan Keamanan (Baintelkam) Polri. Masukan tersebut akan menjadi bahan untuk membahas mekanisme penyadapan serta memperjelas batas kewenangan aparat dalam menjalankan tugas.

Habiburokhman menjelaskan penyadapan merupakan salah satu instrumen yang dibutuhkan dalam penegakan hukum dan menjaga keamanan. Melalui kewenangan tersebut, aparat dapat melakukan upaya pencegahan maupun pengungkapan tindak kejahatan.

Namun, pelaksanaan penyadapan tidak boleh mengabaikan hak konstitusional masyarakat, terutama hak atas privasi yang dijamin dalam Undang-Undang Dasar 1945.

Habiburokhman juga merujuk Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 5/PUU-VIII/2010 yang menekankan pentingnya perlindungan terhadap hak privasi warga negara.

Putusan tersebut menjadi salah satu pertimbangan perlunya pengaturan khusus mengenai persyaratan dan tata cara penyadapan maupun perekaman agar kewenangan tersebut tidak disalahgunakan.

“Sehingga penyadapan maupun perekaman membutuhkan pengaturan mengenai syarat dan tata cara tersendiri tentang penyadapan atau perekaman untuk menghindari atau mencegah penyalahgunaan kewenangan,” kata Habiburokhman. 

Tag:

Sign Up For Daily Newsletter

Stay updated with our weekly newsletter. Subscribe now to never miss an update!

I have read and agree to the terms & conditions

Tinggalkan Balasan

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *