PravadaNews – Komisi IV DPR RI meminta pemerintah mempercepat langkah antisipasi terhadap dampak fenomena El Nino.
Kondisi cuaca tersebut dinilai berpotensi mengganggu produksi padi hingga ketersediaan beras di pasar.
Anggota Komisi IV DPR RI Firman Soebagyo mengatakan dampak kekeringan mulai dirasakan di sejumlah wilayah pertanian. Salah satunya terjadi di Kabupaten Pati, Jawa Tengah.
Di wilayah tersebut, sekitar 4.000 hektare lahan pertanian dilaporkan mengalami kekeringan. Dengan rata-rata produktivitas 5,5 ton per hektare, gangguan produksi dalam satu musim panen berpotensi mencapai 22 ribu ton.
“Jadi saya jauh-jauh sebelumnya mengingatkan kepada pemerintah bahwa El Nino ini ancaman yang sangat serius,” ujar Firman, Rabu (23/9/2026).
Firman mengatakan ancaman tersebut perlu diantisipasi karena fenomena El Nino diperkirakan masih berlangsung hingga Februari. Artinya, sektor pertanian masih menghadapi risiko kekeringan selama beberapa bulan ke depan.
“Kalau sekarang September, Oktober, November, Desember, Januari, Februari masih ada enam bulan,” kata Firman.
Menurut Firman, kondisi di Pati menjadi salah satu gambaran dampak kekeringan yang mulai terjadi di lapangan. Firman mengatakan temuan tersebut diperoleh dari pemantauan secara acak di sejumlah wilayah.
Ancaman terhadap produksi padi tersebut juga berkaitan dengan ketersediaan beras. Sebab, gangguan produksi dapat memengaruhi pasokan apabila tidak diantisipasi sejak awal.
Di sisi lain, Komisi IV menyoroti kondisi beras di pasar. Pemerintah menyatakan stok beras nasional mencukupi, tetapi beras premium sempat sulit ditemukan di sejumlah ritel modern.
Firman menilai persoalan tersebut tidak hanya berkaitan dengan jumlah stok beras yang tersedia di gudang. Menurut Firman mekanisme pengambilan keputusan dan distribusi beras kepada masyarakat juga perlu diperhatikan.
“Kebijakan untuk mendistribusikan itu mungkin agak terlambat karena mekanisme dalam mengambil keputusan itu memang sangat lama,” ucap Firman.
Firman mengatakan pemerintah sebelumnya telah didorong agar beras yang tersedia di gudang segera didistribusikan ketika dibutuhkan masyarakat. Firman bahkan menyebut proses pengambilan keputusan distribusi yang dilaporkan kepadanya dapat berlangsung hingga dua bulan.
“Bahkan kami sendiri pernah protes kepada pemerintah hendaknya untuk memutuskan agar beras di gudang itu segera didistribusikan itu kalau bisa jangan lebih daripada satu minggu,” ujar Firman.
Firman mengatakan lambatnya proses pengambilan keputusan berpotensi menyebabkan kekosongan beras di pasar. Karena itu, menurut Firman, langkah antisipasi El Nino perlu dilakukan bersamaan dengan pembenahan mekanisme distribusi pangan.
