PravadaNews – Data Bank Indonesia (BI) mencatat kredit perbankan tumbuh 13,65% secara tahunan pada Agustus 2026, tapi kredit konsumsi hanya naik 5,07% ketika kredit investasi melesat 25,11%.
Pergerakan konsumsi juga belum sekencang ekspansi kredit tersebut. Survei Penjualan Eceran BI memperkirakan penjualan ritel Agustus hanya tumbuh 0,5% secara tahunan, sementara data Otoritas Jasa Keuangan (OJK) pada Juli menunjukkan kredit korporasi tumbuh 22,10% dan kredit usaha mikro kecil dan menengah (UMKM) 1,62%.
Di tengah perbedaan laju itu, BI mempertahankan BI-Rate di level 5,75% dan tetap menjalankan kebijakan makroprudensial yang akomodatif untuk mendorong pembiayaan ke sektor riil tanpa mengabaikan stabilitas sistem keuangan.
Gubernur BI, Destry Damayanti, menjelaskan perekonomian domestik masih bergerak positif karena konsumsi mulai membaik dan aktivitas korporasi swasta mulai berkembang.
“Dari sisi ekonomi, sejauh ini kita berada di trek yang baik. Kita mulai melihat sinyal positif: konsumsi masyarakat mulai naik, korporasi swasta mulai berkembang,” tutur Destry dalam hasil Rapat Dewan Gubernur BI September 2026, Rabu (23/9/2026).
Untuk menjaga momentum ini, BI mengandalkan bauran kebijakan makroprudensial, sistem pembayaran, pendalaman pasar keuangan, kebijakan UMKM, dan kebijakan regional.
Hingga pekan pertama September, insentif Kebijakan Insentif Likuiditas Makroprudensial (KLM) yang diperoleh perbankan telah mencapai Rp461,2 triliun.
“Di sisi lain, kami ingin mendorong pertumbuhan ekonomi karena momentumnya sedang ada,” ujar Destry.
Dari sisi permintaan, Ekonom Center of Reform on Economics (CORE) Indonesia Dipo Ramli mengungkapkan ruang belanja kelas menengah perlu dijaga karena kelompok tersebut masih memiliki kemampuan konsumsi dan menghadapi tekanan dari biaya hidup serta berbagai beban lainnya.
Dipo menyoroti kebijakan terhadap kelas menengah tidak semestinya hanya dilihat dari sisi penerimaan negara karena pengeluaran kelompok itu dapat menghidupkan permintaan terhadap barang dan jasa serta menggerakkan usaha di sepanjang rantai produksi.
“Jadi buat membetulkan Indonesia, gimana si kelas menengah ini yang harus digenjot. Kalau dia digenjot ada namanya efek pengganda, multiplier effect,” kata Dipo dalam keterangan yang diterima, Sabtu (26/9).
Menurutnya, efek pengganda muncul ketika uang yang dikeluarkan konsumen menjadi pendapatan bagi pelaku usaha dan kemudian kembali berputar untuk pembelian bahan baku maupun kegiatan produksi berikutnya.
“Jadi dengan dia belanja, misalnya dia belanja baju, yang bikin baju jadi hidup. Yang bikin baju hidup, dia jadi beli bahan baku, jadi banyak efeknya,” lanjut Ekonom ini.
Karenanya, Dipo menilai pemerintah dapat mempertimbangkan stimulus yang langsung menambah ruang belanja masyarakat. Dipo juga mengingatkan tekanan yang terus berlangsung pada kelas menengah dapat merambat ke kelompok berpendapatan lebih rendah.
