PravadaNews – Pilihan masyarakat terhadap beras kini tidak hanya ditentukan oleh ketersediaannya, tapi juga aroma, kepulenan, warna, bentuk butir, mutu hingga kemasan.
Hal ini disorot Pengamat Pertanian dan Pangan Asosiasi Ekonomi Politik Indonesia (AEPI) Khudori yang menjelaskan perubahan tersebut membuat beras tidak lagi dipandang konsumen sebagai komoditas tunggal.
Perbedaan itu dapat terlihat antarwilayah, seperti tingginya minat terhadap beras Solok di Sumatera serta keberadaan beras Pandan Wangi dan Mentik Sewu yang memiliki konsumen tersendiri di Pulau Jawa.
“Konsumen itu sudah melihat beras sebagai produk, produk itu apa, ya? Macam-macam gitu, sesuai macam-macamnya itu mengikuti atribut yang melekat pada produk itu. Misalnya kalau terkait dengan keharuman, Pandan Wangi misalnya,” ucap Khudori dalam saat dihubungi, Senin (28/9/2026).
Perubahan cara memilih beras ini, menurutnya, juga membuat kualitas menjadi pertimbangan konsumen dari berbagai kelompok pendapatan, meski kemampuan setiap rumah tangga dalam menghadapi kenaikan harga tidak sama.
Ukuran kualitas yang dicari pun tidak berhenti pada varietas, tapi terlihat dari kondisi beras saat dibeli.
“Yang tidak kalah penting dari perubahan preferensi konsumen itu adalah konsumen menghendaki beras yang berkualitas, ya. Beras yang berkualitas itu dicerminkan oleh apa? Ya, dalam kemasan gitu, ya. Terus mereka menghendaki berasnya putih, artinya derajat sosohnya tinggi, terus butir patahnya lebih rendah,” tutur Pengamat Pangan Tersebut.
Tuntutan terhadap karakter dan mutu itu kemudian berhadapan dengan kemampuan industri penggilingan, sebab Khudori menilai banyak penggilingan padi kecil masih menggunakan teknologi lama yang tidak dirancang untuk menghasilkan beras dengan kualitas dan atribut yang semakin beragam.
Karenanya, Khudori mendorong penggilingan kecil juga dapat bekerja sama dengan penggilingan menengah dan besar melalui skema rice to rice, yakni memproduksi beras pecah kulit untuk kemudian diproses lebih lanjut menjadi beras medium, premium, atau beras khusus.
Di sisi pemerintah, Badan Pangan Nasional (Bapanas) mulai menempatkan diferensiasi produk sebagai bagian yang perlu dikendalikan agar pengembangan jenis beras bernilai tambah tidak mengurangi produksi beras yang lebih luas dikonsumsi masyarakat.
“Fortifikasi tidak boleh dijadikan alasan untuk mengurangi produksi beras medium dan premium, lalu mengarahkan sebagian besar produksi ke kategori berharga tinggi,” kata Deputi Bidang Ketersediaan dan Stabilisasi Pangan Badan Pangan Nasional (Bapanas), Hermawan dalam keterangan resmi Bapanas pada Rabu (5/8).
Dalam kebijakan ini, beras fortifikasi ditempatkan sebagai alternatif dengan nilai tambah tertentu dan bukan pengganti produksi beras medium maupun premium.
Bapanas kemudian menegaskan pada Jumat (4/9), pengawasan dari pasar hingga produsen akan dilanjutkan agar produk beras memenuhi ketentuan mutu dan label, termasuk memastikan karakter yang ditawarkan melalui merek dan kemasan sesuai dengan beras yang diterima masyarakat.
