PravadaNews – Biaya berjualan di marketplace kembali menjadi perhatian setelah Institute for Development of Economics and Finance (INDEF) memperingatkan potensi kenaikan tarif di tengah kebijakan insentif bagi usaha kecil.
Kepala Center of Digital Economy and SMEs INDEF, Izzudin Al Farras Adha, menilai dominasi Shopee serta grup TikTok Shop dan Tokopedia membuka peluang bagi kedua kelompok usaha tersebut untuk kembali menaikkan biaya layanan.
Menurut Farras, persaingan perdagangan elektronik (e-commerce) masih dikuasai dua grup besar, sementara platform lainnya memiliki pangsa pasar relatif kecil.
“Artinya, terdapat kemungkinan besar bahwa dengan kekuatan pasar atau market power yang mereka miliki, kedua grup tersebut dapat meningkatkan biaya layanan,” ujar Farras dalam keterangannya, Kamis (5/11/2026).
Dominasi ini tercermin dalam laporan Momentum Works bertajuk Ecommerce in Southeast Asia 2026 yang mencatat Shopee menguasai 54% pangsa pasar berdasarkan nilai transaksi bruto atau gross merchandise value (GMV) pada 2025, sedangkan gabungan TikTok Shop dan Tokopedia mencapai 38%.
Laporan itu juga memperkirakan nilai transaksi e-commerce Indonesia meningkat dari 56,5 miliar dolar Amerika Serikat (AS) pada 2024 menjadi 57,7 miliar dolar AS pada 2025.
Farras melihat peningkatan penjualan melalui marketplace sebagai indikasi perubahan pola belanja masyarakat ke layanan daring, meskipun perkembangan tersebut masih perlu dilihat kembali melalui data 2026.
Di tengah perkembangan ini, Farras menyoroti penyesuaian biaya layanan yang disebut telah terjadi pada Mei 2026. Farras memperkirakan perubahan tarif serupa berpeluang kembali terjadi seiring besarnya kekuatan pasar kedua grup.
“Sangat mungkin dalam beberapa bulan atau tahun ke depan mereka kembali meningkatkan biaya layanan karena kekuatan pasar yang besar, sementara belanja masyarakat melalui marketplace juga meningkat,” jelas Peneliti itu.
Meski demikian, Farras mengakui belum tersedia data publik yang cukup untuk memastikan dampak penyesuaian biaya layanan terhadap transaksi marketplace sepanjang 2026.
Lebih lanjut, Farras melihat indikasi sebagian penjual mulai beralih menggunakan situs penjualan sendiri dalam beberapa bulan terakhir, tapi kecenderungan tersebut belum dapat dipastikan karena keterbatasan data terbuka.
Sebelumnya, Menteri Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah (UMKM) Maman Abdurrahman menyampaikan pemerintah menyiapkan potongan biaya layanan marketplace sebesar 50% bagi usaha mikro dan kecil yang menjual produk dalam negeri.
Kebijakan ini, ungkapnya, ditujukan untuk meringankan biaya pemasaran digital dan meningkatkan daya saing produk lokal.
“Mulai 25 Oktober 2026, melalui aplikasi SAPA UMKM akan difasilitasi layanan insentif 50 persen bagi pengusaha mikro dan kecil yang memproduksi produk dalam negeri. Hal ini dilakukan sebagai fungsi kontrol bagi platform dan juga pengusaha UMKM,” ucap Maman dalam keterangan di Jakarta, dikutip Selasa (10/11).
Kebijakan itu mengacu pada Peraturan Menteri UMKM Nomor 3 Tahun 2026 tentang Pelindungan dan Peningkatan Daya Saing Usaha Mikro dan Usaha Kecil dalam Perdagangan Melalui Sistem Elektronik, yang mengatur perlindungan penjual kecil serta potongan biaya layanan paling sedikit 50% bagi pelaku usaha yang memenuhi syarat.
Potongan tersebut mencakup biaya administrasi, komisi, dan layanan dasar aplikasi bagi penjual produk dalam negeri yang telah terverifikasi melalui Sistem Aplikasi Pelayanan UMKM (SAPA UMKM). Peraturan yang sama juga mewajibkan platform memberitahukan perubahan tarif paling lambat 90 hari sebelum diberlakukan.














