PravadaNews – Pelaksanaan Koperasi Desa/Kelurahan Merah Putih (KDKMP) memasuki tahap persiapan pilot project. Padabtahapan tersebut, pemerintah menargetkan sedikitnya 100 KDKMP sudah dapat menjalankan program percontohan sebelum 20 Oktober 2026.
Direktur Utama Perum Bulog, Ahmad Rizal Ramdhani mengatakan, target tersebut merupakan hasil rapat koordinasi pemerintah untuk menindaklanjuti Peraturan Presiden Nomor 82 Tahun 2026 terkait KDKMP.
“Tadi sudah diputuskan oleh Pak Menteri, dipimpin oleh Pak Menko, dalam waktu dekat ini, sebelum tanggal 20 Oktober, harus minimal ada 100 KDKMP yang bisa dijadikan pilot project untuk dimasukkan dulu yang lengkap,” ujar Ahmad Rizal Ramdhani saat ditemui di Kantor Kemenko Bidang Pangan, Jakarta, Selasa (29/9/2026).
Melalui tahapan tersebut, Bulog akan berkoordinasi dengan Badan Pangan Nasional (Bapanas) untuk menentukan lokasi KDKMP yang menjadi pilot project. Akan tetapi, Ahmad Rizal berharap jumlah KDKMP yang dijadikan proyek percontohan dapat lebih dari 100 koperasi.
“Dan bahkan kalau menurut kami, kalau bisa lebih dari 100, lebih banyak lebih bagus pada sasarannya,” kata Ahmad Rizal.
Dalam pelaksanaan pilot project tersebut, Bulog akan mendukung pemenuhan kebutuhan pangan yang akan masuk ke KDKMP. Salah satunya melalui penyediaan beras Stabilisasi Pasokan dan Harga Pangan (SPHP).
Tidak ada penetapan batas kuota khusus untuk penyaluran SPHP kepada KDKMP. Namun, pasokan akan disiapkan sesuai kebutuhan yang diajukan melalui Bapanas.
“Kami siapkan sebanyak yang diminta. Jadi kami tidak batasi. Karena ini program strategisnya Bapak Presiden, perintahnya tadi dari Bapak Wamen BUMN, Pak Doni, harus mendukung semaksimal mungkin. Jadi tidak ada batasan kuota,” jelas Ahmad Rizal.
Sebelumnya, pemerintah menambah penugasan penyaluran beras SPHP sebanyak 1 juta ton. Tambahan tersebut disiapkan untuk menghadapi El Nino, musim paceklik, sekaligus mendukung peluncuran KDKMP.
Adapun untuk KDKMP sendiri dijadwalkan mulai beroperasi pada 1 Oktober 2026. Pada tahap awal, manajer yang telah menjalani pelatihan akan ditempatkan untuk menjalankan operasional koperasi di masing-masing wilayah.
Menteri Koordinator Bidang Pangan Zulkifli Hasan mengatakan operasional KDKMP akan dilakukan secara bertahap karena jumlah manajer yang telah dilatih saat ini lebih banyak dibandingkan koperasi yang siap beroperasi.
“Kan yang manajernya banyak, Kopdes-nya masih lebih sedikit, makanya tempatnya agak jauh. Nanti kalau sudah Kopdes-nya jadi yang dekat domisili dia, dia dipindah,” kata Zulkifli Hasan.
KDKMP nantinya tidak hanya menjadi pusat kegiatan ekonomi masyarakat, tetapi juga digunakan sebagai saluran penyaluran sejumlah program pemerintah, seperti pupuk, beras subsidi, beras SPHP, bantuan pangan, dan LPG 3 kilogram.
Setelah mulai beroperasi, pemerintah akan melakukan evaluasi pada 7 Oktober 2026. Selanjutnya, pada 15 Oktober 2026, pemerintah akan memperkenalkan KDKMP yang telah berjalan kepada masyarakat.
