PravadaNews – Bagi sebagian anak dari keluarga miskin, sekolah bukan sekadar tempat untuk belajar membaca, menulis, atau mengejar nilai.
Pendidikan menjadi jalan untuk membuka kesempatan yang lebih luas, jalan yang diharapkan mampu membawa mereka keluar dari keterbatasan ekonomi dan meraih cita-cita yang selama ini mungkin terasa jauh.
Harapan itulah yang kini hendak diperkuat pemerintah melalui pembangunan Sekolah Rakyat di Kabupaten Pekalongan, Jawa Tengah.
Pemerintah daerah menyatakan kesiapannya menyediakan lahan seluas 8,1 hektare untuk mendukung pembangunan sekolah permanen tersebut.
Wakil Menteri Sosial (Wamensos) Agus Jabo Priyono mendorong agar pembangunan Sekolah Rakyat di wilayah tersebut dapat dipercepat.
Menurut Agus, keberadaan sekolah ini bukan semata menghadirkan ruang belajar baru, tetapi menjadi bagian dari upaya membuka akses pendidikan bagi anak-anak dari keluarga miskin.
Di balik pembangunan sekolah tersebut, tersimpan tujuan yang lebih besar memutus mata rantai kemiskinan yang dapat diwariskan dari satu generasi ke generasi berikutnya.
Melalui pendidikan yang lebih luas dan kesempatan belajar yang lebih baik, anak-anak dari keluarga kurang mampu diharapkan memiliki bekal untuk membangun masa depan yang berbeda.
Agus menilai, Sekolah Rakyat dapat menjadi jembatan bagi anak-anak untuk mewujudkan cita-cita mereka.
Karena itu, kesiapan lahan dan percepatan pembangunan menjadi langkah penting agar program tersebut segera memberikan manfaat bagi masyarakat di Kabupaten Pekalongan.
“Anak-anak miskin yang sudah gelap, sekarang (di Sekolah Rakyat) pengen jadi dokter, tentara, ingin jadi polisi, ada jalannya. Jadi Sekolah Rakyat ini betul-betul jembatan emas mereka membangun harapan baru,” kata Agus dikutip dari laman resmi Kemensos Rabu (30/9/2026).
Program pendidikan berasrama ini diprioritaskan bagi anak-anak dari keluarga miskin yang masuk desil 1 dan 2 berdasarkan Data Tunggal Sosial dan Ekonomi Nasional (DTSEN).
Calon siswa diverifikasi langsung melalui kunjungan ke rumah untuk memastikan kesesuaian data dengan kondisi keluarga.
Agus menyebut kapasitas Sekolah Rakyat saat ini masih sekitar 1.000 hingga 1.500 siswa untuk jenjang sekolah dasar, menengah pertama, dan menengah atas.
Ke depan, kapasitas tersebut ditargetkan meningkat hingga maksimal 2.500 siswa.
Selain pembelajaran formal, Sekolah Rakyat menyediakan pendidikan karakter dan fasilitas pendukung bagi siswa.
Menurut Agus, sarana sekolah harus tetap memadai meskipun program tersebut diperuntukkan bagi anak-anak dari keluarga miskin.
“Kalau misalnya nanti di Pekalongan ada Sekolah Rakyat, saya pikir itu sebagai salah satu hal yang luar biasa. Walaupun ini untuk orang miskin, tapi sarana-perasarannya dibuat yang sebagus mungkin,” ucap Agus.
Agus menegaskan, pengentasan kemiskinan perlu dilakukan secara menyeluruh melalui pendidikan, perbaikan tempat tinggal, dan penguatan ekonomi keluarga.
Pendekatan tersebut diharapkan dapat membantu anak-anak sekaligus memperbaiki kesejahteraan keluarganya.
“Konsepnya, anaknya kita sekolahkan, rumah orang tuanya kita perbaiki, dan ekonominya kita bantu. Jadi ini pengentasan kemiskinan (dilakukan) secara komprehensif,” kata Agus.
Pemerintah menargetkan pembangunan 200 Sekolah Rakyat permanen pada 2026, dengan 158 sekolah disebut telah tersedia.
Agus berharap Pekalongan dapat memenuhi persyaratan agar berpeluang masuk dalam pembangunan tahun ini.
“Kita sedang berjuang supaya pembangunan Sekolah Rakyat permanen di tahun ini 200. Sekarang baru ada 158. Kalau kemudian Pekalongan bisa mengejar itu, mudah-mudahan bisa ikut tahun ini,” ujar Agus.
Dikesempatan yang sama, Pelaksana Tugas Bupati Pekalongan Sukirman menyampaikan, pemerintah daerah menyiapkan lahan seluas 8,1 hektare berstatus hak pakai.
Lahan tersebut berada di Kelurahan Kedungwuni Timur, Kecamatan Kedungwuni, yang dinilai strategis karena memiliki aktivitas ekonomi dan mobilitas warga yang tinggi.
Pemerintah Kabupaten Pekalongan juga menyatakan kesiapan memenuhi persyaratan administrasi pembangunan sekolah.
Pemerintah daerah berharap Sekolah Rakyat di wilayahnya dapat terealisasi pada 2027.
Berdasarkan data Badan Pusat Statistik (BPS), angka kemiskinan Kabupaten Pekalongan pada 2025 mencapai 8,05 persen, sedangkan kemiskinan ekstrem tercatat 1.030 jiwa.
Indeks Pembangunan Manusia (IPM) daerah tersebut sebesar 72,71, di bawah capaian Jawa Tengah sebesar 74,77 dan nasional sebesar 75,90.
Data Pusat Data dan Teknologi Informasi Kementerian Pendidikan Dasar dan Menengah mencatat 14.558 anak di Kabupaten Pekalongan masuk kategori anak tidak sekolah per 6 September 2026.
Sementara itu, rata-rata lama sekolah pada 2025 baru mencapai 7,50 tahun, sehingga perluasan akses pendidikan menjadi salah satu tantangan daerah.
