PravadaNews — Anggota Komisi IV DPR RI Herry Dermawan mendorong penguatan koordinasi pemerintah pusat dan daerah untuk mengantisipasi dampak kekeringan terhadap sektor pertanian. Hal ini dinilai penting menyusul sekitar 50 ribu hektare sawah di Indonesia terdampak kekeringan berdasarkan data Kementerian Pertanian.
Herry mengatakan pemerintah sebenarnya telah menyiapkan sejumlah program untuk mendukung ketersediaan air bagi lahan pertanian. Namun, pelaksanaan program di daerah dinilai masih perlu diperkuat agar manfaatnya dapat dirasakan petani.
“Jadi tinggal komunikasi. Sebenarnya pemerintah sudah siap, tapi pelaksanaannya belum,” ujar Herry dikutip Minggu (4/10/2026).
Menurut Herry, pemerintah telah menyiapkan program irigasi perpompaan dan irigasi perpipaan, selain irigasi tersier. Program tersebut dapat menjadi bagian dari upaya menyediakan sumber air bagi lahan pertanian yang terdampak kekeringan.
Herry menjelaskan irigasi perpompaan dilakukan dengan mengambil sumber air menggunakan pompa. Sementara irigasi perpipaan menggunakan sistem pemompaan yang kemudian menyalurkan air melalui jaringan pipa.
“Kalau irigasi tersier kan harus ada sumber air yang besar. Kalau irigasi perpompaan itu ngebor. Kalau irigasi perpipaan juga begitu, ngebor, namun dialihkan dengan pipa,” jelas Herry.
Herry menilai persoalan yang perlu mendapat perhatian adalah tingkat penyerapan program irigasi tersebut. Menurutnya, penyerapan dua program itu belum sesuai dengan yang diharapkan.
“Di samping irigasi tersier, kemungkinan daya serapnya, penyerapan dua program itu sangat tidak seperti yang kita harapkan,” kata Herry.
Herry menilai rendahnya penyerapan tidak hanya berkaitan dengan kesiapan pemerintah pusat. Komunikasi antara pemerintah pusat dan daerah juga perlu diperkuat agar program yang telah disiapkan dapat diterapkan sesuai kebutuhan di lapangan.
Herry mengatakan pemerintah kabupaten dan provinsi perlu lebih aktif menyampaikan kebutuhan sektor pertanian di wilayah masing-masing. Dinas pertanian di daerah juga perlu berkoordinasi dengan pemerintah provinsi dan Kementerian Pertanian.
“Ini kan nantinya komunikasi antara yang di bawah dengan yang di atas. Dari kabupaten, Dinas Pertanian Kabupaten, provinsi, sama Kementan. Nah, ini yang perlu kita tingkatkan,” ujar Herry.
Menurut Herry, persiapan sejumlah program pemerintah sebenarnya telah dilakukan sejak awal tahun. Karena itu, koordinasi lanjutan diperlukan agar persiapan tersebut dapat berujung pada pelaksanaan program di daerah.
Herry mengatakan pemerintah pusat juga tidak dapat membangun seluruh kebutuhan infrastruktur pertanian tanpa adanya permintaan dari pemerintah daerah. Karena itu, daerah diminta tidak ragu menyampaikan kebutuhan maupun kendala yang dihadapi.
“Pusat juga enggak berani bangun tanpa ada permintaan daerah. Sebaiknya daerah mungkin mau minta ke pusat juga ada halangan yang apa, itu enggak tahu, nanti kita akan bahas,” kata Herry.
Herry menilai berbagai hambatan yang membuat penyerapan program irigasi belum optimal perlu dibahas lebih lanjut. Pembahasan tersebut diperlukan untuk menemukan solusi agar program penyediaan air dapat benar-benar menjangkau wilayah yang membutuhkan.
Menurut Herry, ancaman kekeringan terhadap lahan pertanian membutuhkan sinergi antara pemerintah pusat dan daerah. Koordinasi yang lebih baik diharapkan membuat program penyediaan air terserap secara optimal dan mendukung keberlangsungan produksi pertanian.
“Yang paling penting sinergi itu. Karena peralatannya dan lain sebagainya sudah disiapkan oleh pemerintah,” pungkas Herry.
