PravadaNews – Usulan insentif untuk menjaga daya beli kelas menengah belum mendapat keputusan baru dari Kementerian Keuangan (Kemenkeu), yang masih mengevaluasi dukungan bagi kelompok tersebut.
Sebelumnya, Ketua Umum Asosiasi Pengusaha Indonesia (Apindo), Shinta Widjaja Kamdani pada Kamis (8/10/2026) mendorong pemerintah agar pemberian insentif turut menyasar kelas menengah yang jumlahnya terus menurun.
Menurut Shinta, hasil survei tengah tahun Apindo menunjukkan penurunan jumlah kelas menengah turut memengaruhi daya beli masyarakat, sehingga kebijakan insentif perlu diberikan secara tepat sasaran.
Menanggapi usulan itu, Pelaksana Tugas (Plt.) Direktur Jenderal Strategi Ekonomi dan Fiskal Kemenkeu, Ferry Ardiyanto menjelaskan, pentingnya menjaga kemampuan belanja kelompok ini bagi perekonomian nasional.
“Jadi, pemerintah memahami pentingnya menjaga daya beli, terutama kelas menengah, karena kelompok ini memiliki peran strategis dalam menopang konsumsi rumah tangga dan pertumbuhan ekonomi nasional,” ungkap Ferry saat ditemui di Kementerian Keuangan, Jakarta, Jumat (9/10).
Meski demikian, Ferry belum merinci apakah pemerintah akan menambah insentif baru atau memperluas program yang sudah berjalan untuk mendukung kelas menengah.
“Terkait dengan usulan APINDO, pemerintah terus mengevaluasi efektivitas berbagai insentif yang telah diberikan, sekaligus mengkaji ruang untuk memperkuat dukungan kepada masyarakat, termasuk kelas menengah,” jelas Ferry.
Di tengah pembahasan ini, kajian NEXT Indonesia Center berdasarkan data Survei Sosial Ekonomi Nasional (Susenas) Badan Pusat Statistik (BPS) mencatat jumlah kelas menengah turun dari 52,3 juta orang pada 2016 menjadi 46,7 juta orang pada 2025.
Kajian yang diterbitkan pada April 2026 itu juga menunjukkan sekitar 40,4% pengeluaran kelas menengah digunakan untuk kebutuhan makanan.
Secara terpisah, ekonom Center of Reform on Economics (CORE) Indonesia, Dipo Ramli, menilai kelas menengah menghadapi tekanan dari beban pajak dan kenaikan biaya hidup yang dapat membatasi kemampuan belanja.
Bagi Dipo, konsumsi kelas menengah memiliki efek pengganda terhadap perekonomian karena pembelian barang oleh masyarakat turut memberikan pemasukan bagi produsen hingga pemasok bahan baku.
Namun, Dipo mengingatkan tekanan ekonomi yang terus dialami kelas menengah juga berpotensi memengaruhi masyarakat dengan penghasilan lebih rendah.
“Saya khawatir bila ekonomi begini terus, tekanan kepada kelas menengah tidak berhenti. Dan tentunya kalau tekanan kelas menengah tidak berhenti, tekanan itu juga akan langsung masuk ke kelas bawahnya,” kata Dipo dalam keterangan yang diterima, Kamis (24/9).
Karena itu, Dipo menyarankan pemerintah mempertimbangkan pemberian uang tunai secara langsung agar masyarakat memiliki kemampuan belanja yang lebih besar dan aktivitas usaha ikut bergerak.
