Pravadanews – Ketersediaan pasokan beras dalam negeri membuat Indonesia berpeluang untuk memperluas jangkauan pasar pangan ke luar negeri. Pemerintah mulai menjajaki sejumlah negara tetangga sebagai tujuan ekspor beras, meski volume dan kepastian realisasinya masih dalam pembahasan.
Menteri Pertanian, Andi Amran Sulaiman mengatakan, pihaknya tengah menjajaki peluang ekspor beras ke tiga negara, yakni Filipina, Papua Nugini, dan Timor Leste. Ketiga negara tersebut menjadi sasaran penjajakan karena berada di kawasan yang berdekatan dengan Indonesia.
“Kita masih jajaki, ada dua atau tiga negara,” ujar Amran di Jakarta, dikutip Sabtu (10/10/2026).
Meski demikian, Amran belum dapat memastikan jumlah beras yang akan dikirim negara-negara tersebut. Hal itu karena proses penjajakan masih berlangsung sehingga belum ada kepastian mengenai volume ekspor.
Sebelumnya, pemerintah memutuskan untuk mengekspor beras sebanyak 500.000 ton ke Malaysia di tengah klaim kecukupan stok beras nasional. Utusan Khusus Presiden Bidang Iklim dan Energi, Hashim Djojohadikusumo, menyebut stok beras Indonesia mencapai 5,3 juta ton sehingga kapasitas gudang Perum Bulog penuh dan pemerintah harus menyewa gudang swasta.
“Karena stok beras kita sudah mencukupi, bahkan lebih dari cukup, kemarin saya dengar dari Pak Amran sudah 5,3 juta ton, semua gudang Bulog sudah penuh maka harus disewa gudang-gudang swasta,” kata Hashim dalam Investor Daily Summit 2026 di Hotel Raffles, Jakarta, Rabu (7/10/2026).
Menurut Hashim, kondisi tersebut menjadi salah satu pertimbangan pemerintah untuk mengekspor sebagian stok beras ke Malaysia. Pasalnya, kata Hashim, kontrak tersebut menguntungkan bagi Indonesia sekaligus menandai kembalinya Indonesia sebagai negara pengekspor beras setelah 42 tahun.
“Sudah diputuskan ada kontrak 500.000 ton Indonesia ekspor ke Malaysia, menguntungkan kontraknya, dan Indonesia menjadi penghasil ekspor lagi setelah 42 tahun,” jelas Hashim.
Hashim juga mengaitkan kebijakan tersebut dengan capaian swasembada beras yang diklaim tercapai lebih cepat dari target 2029. Atas dasar itu, pemerintah menilai rencana pembukaan sawah baru seluas 2 juta hingga 3 juta hektare tidak lagi diperlukan.
