Pravadanews – Kebakaran hutan dan lahan (karhutla) masih menjadi tantangan dalam penanganan bencana di Indonesia. Selain memerlukan upaya pemadaman, pemerintah juga menghadapi tantangan untuk mencegah munculnya titik api baru di tengah kondisi kemarau.
Kondisi tersebut perlu menjadi perhatian pemerintah, khusunya di Kalimantan lantaran dampak berupa asap yang muncul, sudah mencapai negara tetangga, yakni Singapura dan Malaysia.
Oleh sebab itu, Menteri Dalam Negeri (Mendagri), Tito Karnavian menyebut, dalam penanganannya perlu dilakukan melalui dua langkah utama, yakni memadamkan kebakaran yang sudah terjadi dan mencegah munculnya kebakaran baru.
Hal ini perlu dilakukan untuk mengurangi titik api yang muncul, sehingga mengurangi dampak asap akibat Karhutla di Kalimantan.
Menurut Tito, cara pertama, yakni memadamkan lahan gambut dengan membutuhkan pasokan air dalam jumlah besar. Upaya tersebut dapat dilakukan melalui hujan alami, operasi modifikasi cuaca, serta pengaliran air dari berbagai sumber ke lahan yang terbakar.
“Kalau lahan gambut setahu saya, hanya bisa dipadamkan dengan volume air yang besar. Entah itu melalui hujan alami ataupun hujan buatan,” kata Tito.
Selain itu, cara kedua adalah dengan aliran air dari sungai, danau, bendungan, maupun waduk untuk membantu memadamkan kebakaran di lahan gambut. Menurut Tito, pemadaman tidak cukup hanya dilakukan pada api yang terlihat di permukaan karena bara juga dapat berada di bagian dalam gambut.
“Jadi tidak cukup hanya dengan mematikan yang di atas permukaan,” imbuh Tito.
Selain pemadaman, Tito meminta seluruh kepala daerah mencegah pembakaran lahan selama kondisi darurat karhutla. Permintaan tersebut diperlukan untuk menghindari munculnya titik api baru, termasuk akibat pembukaan lahan dengan cara membakar.
Maka dari itu, Tito telah mengeluarkan instruksi kepada seluruh kepala daerah untuk melarang pembakaran selama kondisi darurat. Pemerintah daerah diminta bekerja sama dengan Forum Koordinasi Pimpinan Daerah (Forkopimda), TNI, Polri, dan tokoh masyarakat dalam menjalankan pencegahan tersebut.
“Oleh karena itulah saya mengeluarkan instruksi Mendagri kepada seluruh kepala daerah untuk melarang pembakaran dalam keadaan apa pun di saat darurat seperti ini,” ucap Tito.
Sebelumnya diketahui, pemadaman terhadap bencana Karhutla telah dilakukan melalui kombinasi satgas darat, dukungan udara, operasi modifikasi cuaca, serta koordinasi lintas lembaga.
BNPB menyebut, strategi pemadaman dilakukan secara terpadu dengan mengutamakan operasi darat yang diperkuat satgas udara. Di Kalimantan Barat, data SiPongi yang digabungkan dengan pengukuran lapangan mencatat luas area terbakar mencapai 48.535,73 hektare
Selain Kalimantan Barat, BNPB juga masih melakukan penguatan penanganan di sejumlah wilayah prioritas karhutla seperti Riau, Jambi, Sumatera Selatan, Kalimantan Tengah, dan Kalimantan Selatan.
