PravadaNews – Pemerintah saat ini tengah mempertimbangkan kebijakan baru bagi industri pengolahan nikel yang masih menghasilkan produk setengah jadi. Hal ini dilakukan agar hilirisasi nikel dapat menghasilkan nilai tambah 100 persen di dalam negeri.
Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM), Bahlil Lahadalia mengatakan, pemerintah ingin hilirisasi nikel tidak hanya berhenti pada pengolahan bahan tambang menjadi produk antara. Tetapi justru menargetkan proses pengolahan tersebut dapat dilanjutkan hingga menghasilkan produk turunan dengan nilai tambah lebih tinggi.
“Pemerintah sedang mempertimbangkan untuk membuat satu kebijakan, sekarang kan hilirisasi itu kan yang kita inginkan adalah ending-nya nilai tambah 100 persen di sini,” ujar Bahlil di Jakarta, dikutip Sabtu (17/10/2026).
Adapun, menurut Bahlil, sebagian smelter nikel saat ini masih menghasilkan produk antara dengan tingkat pengolahan sekitar 50-60 persen. Produk tersebut masih membutuhkan proses lanjutan agar dapat dimanfaatkan sebagai bahan baku industri berikutnya.
Pemerintah pun mempertimbangkan kebijakan terhadap industri yang masih berada pada tahap pengolahan tersebut. Namun, Bahlil menegaskan, rencana itu masih memerlukan kajian lebih lanjut sebelum pemerintah menentukan langkah yang akan diambil.
Salah satu pertimbangan yang disampaikan Bahlil adalah kondisi kelebihan pasokan atau oversupply nikel di pasar global. Bahlil menyebut, terdapat selisih sekitar 2,5 juta antara produksi dan konsumsi nikel dunia.
“Nah, yang menghasilkan produk yang turunannya baru 50-60 persen ini, ini mungkin setelah nanti kajian dulu ya, kalau memang kita ini sudah terjadi oversupply di nikel itu,” kata Bahlil.
Lebih lanjut, Bahlil menjelaskan, pemerintah ke depan akan mendorong pengembangan industri hilir agar bahan baku nikel yang telah diolah di Indonesia dapat menjalani proses pengolahan lanjutan di dalam negeri.
Dengan pengembangan industri hilir tersebut, pemerintah berharap produk setengah jadi tidak seluruhnya dibawa ke luar negeri untuk diproses lebih lanjut. Upaya ini juga dilakukan untuk memperbesar nilai ekonomi yang dihasilkan dari pemanfaatan sumber daya nikel nasional.
“Nah, ke depan kita akan dorong adalah industri-industri hilirnya, supaya bahan baku setengah jadi ini tidak semuanya dibawa ke luar negeri. Itu yang dimaksud,” kata Bahlil.
Meski demikian, pemerintah belum merinci bentuk kebijakan yang akan diterapkan terhadap smelter penghasil produk setengah jadi. Bahlil juga belum menyampaikan secara spesifik jenis produk maupun industri yang akan menjadi sasaran kebijakan tersebut.
Pemerintah masih perlu mengkaji kondisi industri nikel dan perkembangan pasokan global sebelum menentukan kebijakan lanjutan. Dengan demikian, rencana tersebut saat ini masih berupa pertimbangan dan belum menjadi keputusan final.
