PravadaNews – Di tengah kenaikan harga beras di sejumlah daerah, Perum Bulog menyiapkan tambahan sekitar 200 ribu ton beras Stabilisasi Pasokan dan Harga Pangan (SPHP) untuk menjaga pasokan hingga akhir 2026.
Hal ini diungkap Kepala Divisi Perencanaan Operasi dan Analisa Harga Pasar Perum Bulog, Muhammad Wawan Hidayanto yang menjelaskan tambahan tersebut disiapkan setelah penyaluran awal sebanyak 828 ribu ton selesai dilaksanakan.
“Sebelumnya, penyaluran sebanyak 828 ribu ton sudah kami laksanakan. Kemudian, ada tambahan 74 ribu ton dan tambahan lagi sebesar 125 ribu ton,” tutur Wawan dalam Rapat Koordinasi Pengendalian Inflasi, Senin (19/10/2026).
Badan Pangan Nasional (Bapanas) mencatat penyaluran awal itu telah tuntas pada Rabu (23/9). Sedangkan inflasi beras secara tahunan meningkat dari 2,77% pada Agustus menjadi 3,73% pada September 2026.
Untuk melanjutkan penyaluran, Bapanas memberikan penugasan tambahan pertama sebanyak 74,18 ribu ton dengan anggaran Rp409 miliar dan batas penyaluran hingga 20 November 2026.
Dari jumlah ini, Bulog telah menyalurkan sekitar 52 ribu ton atau 70,19% hingga Rabu (14/10), berdasarkan laporan Bapanas. Adapun tambahan berikutnya sekitar 125 ribu ton masih dalam proses.
Wawan menyebut, kedua tambahan tersebut sebagai bagian dari rencana penyaluran SPHP hingga akhir tahun.
“Sehingga, total penambahan penyaluran beras SPHP sampai akhir 2026 mencapai 200 ribu ton,” ujar Wawan.
Untuk menjangkau masyarakat, Wawan memastikan beras SPHP tersedia sedikitnya di dua hingga tiga kios pada pasar yang dipantau melalui Sistem Pemantauan Pasar dan Kebutuhan Pokok (SP2KP) di daerah yang mengalami kenaikan harga. Bapanas menetapkan Harga Eceran Tertinggi (HET) beras SPHP sebesar Rp12.500 hingga Rp13.500 per kilogram sesuai zona wilayah.
Sementara itu, Sekretaris Jenderal Kementerian Dalam Negeri (Kemendagri) Tomsi Tohir meminta Bulog memprioritaskan penyaluran ke kabupaten/kota yang kembali mengalami kenaikan harga beras.
Tomsi menyoroti jumlah kabupaten/kota dengan tren kenaikan harga beras yang bertambah dari 114 menjadi 134 daerah. Kondisi ini menjadi perhatian karena lebih banyak wilayah membutuhkan penanganan harga.
Berdasarkan catatan Bapanas, stok Cadangan Beras Pemerintah (CBP) yang dikelola Bulog mencapai 4,48 juta ton per Rabu (30/9).
Lebih lanjut, Tomsi menekankan pentingnya mendorong penyaluran beras tersebut ke pasar.
“Kenapa ini menjadi penekanan? Karena stok beras kita cukup. Kalau stok beras cukup, berarti tinggal bagaimana Bulog mendorong penyalurannya ke pasar,” ucap Tomsi dalam kesempatan yang sama.
Menurutnya, penyaluran rutin dapat tetap berjalan di daerah yang kondisi harganya sudah baik. Namun, Bulog diminta memberikan perhatian khusus kepada wilayah yang menunjukkan tren kenaikan harga.
Untuk memperkuat pemantauan, Tomsi meminta Bulog mengumpulkan data harga setiap Jumat dan menyamakannya dengan Badan Pusat Statistik (BPS). Hasil pembahasan itu diharapkan menjadi dasar evaluasi kabupaten/kota yang mengalami kenaikan harga pada rapat Senin berikutnya.
