PravadaNews – Kawasan Ekonomi Khusus (KEK) menjadi bentuk Percepatan investasi melalui penguatan sumber daya manusia (SDM) ketika peran ekonomi dikaitkan dengan kapasitas manusia pada kapitalisme negara.
Sekretariat Jenderal (Setjen) Dewan Nasional KEK menyebut penguatan SDM diarahkan untuk mendukung investasi di KEK Mandalika. Agenda tersebut mencakup identifikasi kebutuhan tenaga kerja, pelatihan vokasi, dan penyelarasan kompetensi dengan industri.
Adapun Setjen mencatat investasi kumulatif KEK Mandalika mencapai Rp6,06 triliun hingga Triwulan I 2026 dengan penyerapan 20.862 tenaga kerja. Percepatan investasi disebut perlu diiringi penyediaan tenaga kerja kompeten agar kebutuhan industri dapat terpenuhi.
“Capaian tersebut menunjukkan bahwa percepatan investasi perlu diiringi dengan penyediaan tenaga kerja yang kompeten sehingga kebutuhan industri dapat terpenuhi dan investasi yang masuk dapat segera terealisasi,” terang Setjen Dewan Nasional KEK dalam keterangan tertulis, dikutip Senin (6/7/2026).
Selanjutnya, pemetaan kompetensi dilakukan bersama pelaku usaha dalam penyusunan program pelatihan kawasan. Dunia industri dilibatkan dalam penyusunan kurikulum, penyediaan instruktur, dan penyampaian kebutuhan tenaga kerja.
Di sisi lain, penguatan pelatihan diarahkan untuk sektor pariwisata dan hospitality yang menjadi basis KEK Mandalika. Kesiapan tersebut masuk dalam ekosistem penyediaan tenaga kerja yang kompeten dan siap kerja di kawasan.
Sementara itu, Direktur Center of Economic and Law Studies (Celios), Bhima Yudistira, menilai state capitalism membutuhkan kapasitas manusia di dalam negara. Bhima membandingkan Indonesia dengan China yang membuka ruang investasi asing dengan state kapitalisme, namun firewall kebijakan tetap membuat arah negara sesuai perencanaan.
“Kalau ingin meniru state capitalism China, negara harus diisi oleh orang-orang yang punya kapasitas,” jelas Bhima dalam diskusi publik di Tebet, Rabu (1/7/2026)
Menurut Bhima China memiliki pembatas kepentingan bisnis dan arah politik yang menjaga rencana pembangunan dari intervensi kepentingan usaha.
“Investasi asing masuk ke China, tetapi pebisnis paling kaya sekalipun tidak mampu membeli kebijakan politik China,” jelas Bhima.
Seperti diketahui, kesiapan sumber daya manusia menunjang kapitalisme negara yang menempatkan pemerintah dalam menopang percepat investasi di tengah sektor strategis.
