PravadaNews — Program Makan Bergizi Gratis (MBG) dinilai belum memberikan manfaat ekonomi secara merata kepada pelaku usaha mikro, kecil, dan menengah (UMKM). Kajian Institute for Development of Economics and Finance (INDEF) menemukan 22 persen UMKM yang disurvei justru mengalami penurunan kegiatan usaha akibat program tersebut.
Sebaliknya, hanya 5 persen responden yang mengaku mengalami peningkatan usaha. Temuan ini menunjukkan bahwa jangkauan program pemerintah belum sepenuhnya berbanding lurus dengan manfaat yang diterima pelaku ekonomi di tingkat lokal.
Ekonom INDEF sekaligus Kepala Peneliti, Dzulfian Syafrian, mengatakan kondisi tersebut mengindikasikan adanya pergeseran permintaan dan pemusatan manfaat ekonomi pada pelaku tertentu.
“Temuan ini mengindikasikan terjadinya substitusi permintaan dan terkonsentrasinya manfaat ekonomi pada pelaku tertentu, serta minimnya efek tetesan (trickle-down effect) dari kedua program ini,” jelas Dzulfian dalam keterangannya, dikutip Selasa (20/10/2026).
Kajian tersebut dilakukan melalui survei tatap muka terhadap 1.806 pelaku UMKM formal dan informal di seluruh Indonesia pada Agustus 2026. Penelitian ini turut mengkaji keterlibatan pelaku usaha dalam program MBG dan Koperasi Desa/Kelurahan Merah Putih.
Hasil survei menunjukkan, 97 persen responden telah mengenal program MBG. Program tersebut juga telah hadir di 92 persen desa dan kelurahan tempat responden berada.
Namun, jangkauan tersebut belum diikuti keterlibatan UMKM dalam rantai pasok program. Hanya 5 persen UMKM formal dan 1 persen UMKM informal yang telah bermitra atau menjajaki kemitraan dengan program MBG.
Partisipasi UMKM dalam program Kopdes Merah Putih bahkan tercatat lebih rendah. Kondisi ini memperlihatkan adanya kesenjangan antara cakupan program pemerintah dan akses pelaku usaha lokal terhadap peluang ekonomi yang tersedia.
Dzulfian juga mengungkapkan sekitar 80 persen UMKM belum melihat peluang usaha baru yang tercipta dari kedua program tersebut. Hal ini menjadi perhatian karena manfaat program pemerintah diharapkan dapat mendorong aktivitas ekonomi yang lebih luas.
INDEF menilai program MBG dan Kopdes Merah Putih perlu dirancang sebagai satu ekosistem ekonomi yang saling terhubung. Dengan pendekatan tersebut, manfaat program diharapkan tidak hanya terkonsentrasi pada pelaku tertentu, tetapi juga menjangkau lebih banyak UMKM lokal.
Menurut INDEF, efektivitas kedua program tidak cukup diukur melalui besarnya anggaran dan luasnya cakupan penerima manfaat. Pemerintah juga perlu memastikan pelaku usaha lokal memiliki akses nyata untuk memasok kebutuhan program.
Salah satu langkah yang direkomendasikan adalah memperluas kesempatan pengadaan bagi UMKM lokal dengan mekanisme yang lebih inklusif. Pemerintah juga perlu menyederhanakan prosedur dan skala pengadaan, memberikan kepastian pembayaran kepada pemasok, serta mengembangkan pembiayaan berbasis kontrak.
Selain itu, Kopdes Merah Putih dinilai dapat diperkuat sebagai agregator produksi dan distribusi lokal. Koperasi tersebut juga dapat berperan sebagai penghubung UMKM dengan rantai pasok dapur MBG.
INDEF turut mendorong keterbukaan data mengenai kebutuhan pasokan setiap dapur MBG dan Kopdes Merah Putih. Informasi tersebut dapat membantu pelaku UMKM mengetahui jenis barang yang dibutuhkan sekaligus menyesuaikan kapasitas produksinya.
Pemerintah juga didorong menetapkan target belanja dari UMKM lokal dan menerbitkan kontrak berjangka standar. Kontrak tersebut dapat digunakan pemasok sebagai dasar untuk mengajukan pembiayaan guna memenuhi kebutuhan pengadaan.
Di sisi lain, UMKM informal perlu memperoleh jalur untuk meningkatkan skala usaha dan memenuhi persyaratan kemitraan. Pemerintah juga perlu memitigasi potensi persaingan dengan usaha yang telah berjalan agar pelaksanaan program tidak mengurangi pendapatan pelaku usaha kecil.
INDEF mengusulkan agar kantin sekolah dapat dilibatkan sebagai mitra dapur MBG. Sementara itu, Kopdes Merah Putih dapat difungsikan sebagai grosir bagi warung sehingga jaringan UMKM lokal tetap berperan dalam distribusi barang.
Skema tersebut diharapkan dapat menjaga keberlangsungan usaha yang sudah ada sekaligus memperluas keterlibatan pelaku ekonomi lokal dalam program pemerintah.
“Jika rekomendasi ini dilakukan, dampak ekonomi MBG dan Kopdes Merah Putih dapat tersebar secara lebih luas dan merata,” tandas Dzulfian.
