PravadaNews – Risiko meningkatnya persaingan memperoleh gabah mendorong Pengamat Pertanian dan Pangan, Khudori mengusulkan evaluasi pengadaan beras Perum Bulogd
Pegiat Asosiasi Ekonomi Politik Indonesia (AEPI) itu turut menyoroti keseimbangan antara Harga Pembelian Pemerintah (HPP) dan Harga Eceran Tertinggi (HET).
Kedua kebijakan tersebut, jelasnya, bertujuan melindungi petani sekaligus menjaga harga beras bagi konsumen.
“Kebijakan HPP dan HET seharusnya berjalan seimbang agar kepentingan petani dan konsumen terlindungi tanpa mengganggu keberlangsungan usaha di sepanjang rantai pasok,” kata Khudori, dikutio Selasa (27/10/2026).
Sejak Februari 2025, pemerintah menetapkan HPP Gabah Kering Panen (GKP) sebesar Rp6.500 per kilogram untuk semua kualitas. Namun, HET beras premium tidak naik sepanjang 2025, berbeda dengan beras medium yang telah disesuaikan.
Menurutnya, kondisi ini mempersempit selisih harga beras medium dan premium. Beban penggilingan juga bertambah karena gabah dengan kualitas beragam membutuhkan pengeringan dan pemilahan lebih lanjut.
Karena itu, Khudori mengusulkan evaluasi pengadaan Bulog, termasuk skema maklon atau jasa pengolahan oleh pihak lain. Penghentian pengadaan gabah dan beras juga menjadi salah satu usul dalam evaluasi tersebut.
Selain pembenahan pengadaan, Khudori mendorong percepatan penyaluran Cadangan Beras Pemerintah (CBP) melalui distribusi rutin dan operasi pasar yang lebih efektif. Langkah ini mencakup percepatan bantuan pangan beras periode Oktober–Desember 2026.
Khudori juga meminta pemerintah mengamankan produksi hingga awal 2027 melalui pendampingan petani dan pergiliran tanaman yang lebih tahan kekeringan. Upaya lainnya meliputi pemanenan air, perluasan asuransi iklim, serta penguatan kelembagaan lokal.
Sementara untuk kebijakan harga, Khudori mengusulkan pelonggaran HET beras premium dalam jangka pendek.
Penerapan HET, lanjutnya, juga perlu ditinjau kembali berdasarkan perkembangan biaya produksi dan harga gabah.
“Keberhasilan pengelolaan perberasan tidak cukup diukur dari besarnya stok pemerintah. Efisiensi pengadaan, kualitas beras, kelancaran distribusi, dan keterjangkauan harga bagi konsumen juga harus menjadi perhatian,” tegas Pakar itu.
Di sisi lain, Badan Pangan Nasional (Bapanas) menilai pengadaan Bulog belum menyingkirkan penggilingan swasta. Sebab, penyerapan sekitar 4,1 juta ton setara beras hanya mencapai 14,4% dari proyeksi produksi nasional Januari–September 2026.
Meski demikian, Bapanas mengakui harga beras di sebagian daerah masih melampaui HET.
Diketahui, Penambahan penugasan program Stabilisasi Pasokan dan Harga Pangan (SPHP) juga masih menunggu kepastian anggaran.
“Kita harap dalam dua hari ini anggaran sudah tersedia dan jelas berapa sehingga kita bisa mengatur penugasan kepada Bulog,” ujar Deputi Bidang Kerawanan Pangan dan Gizi Bapanas, Aulia Sofyan dalam rapat koordinasi, Senin (19/10).
Hingga Selasa (20/10), penyaluran CBP telah mencapai 2,84 juta ton, sementara stok pemerintah masih sebanyak 4,56 juta ton. Bapanas juga mencatat sisa alokasi SPHP sebesar 115.600 ton dan bantuan pangan beras sekitar 997 ribu ton hingga akhir tahun.
