PravadaNews – Temuan dugaan pengoplosan sekitar 600 ton beras Stabilisasi Pasokan dan Harga Pangan (SPHP) di Jakarta Timur pada Rabu (28/10/2026) lalu mendorong pemerintah menelusuri distribusi beras murah yang seharusnya diterima masyarakat.
Kepala Badan Pangan Nasional (Bapanas) sekaligus Menteri Pertanian, Andi Amran Sulaiman, menyebut angka tersebut masih menjadi temuan awal.
Amran menduga jumlah beras yang diselewengkan bisa lebih besar sehingga perlu didalami aparat penegak hukum.
“Temuan saat ini sekarang 600 ton, tapi (mungkin juga bisa) ini ribuan ton. Ini sudah tidak sehat,” ungkap Amran dalam keterangan yang diterima, Kamis (29/10).
Temuan di Matraman dan Cipinang ini diduga melibatkan beras SPHP yang dikemas ulang atau dicampur dengan beras lain untuk dijual sebagai beras premium.
Bapanas memperkirakan subsidi sekitar Rp3,3 miliar berpotensi tidak sampai kepada masyarakat apabila seluruh 600 ton beras tersebut terbukti disalahgunakan.
Sementara itu, Pengamat Pertanian dan Pangan Asosiasi Ekonomi Politik Indonesia (AEPI), Khudori mempertanyakan kesesuaian volume temuan tersebut dengan jumlah pembelian beras melalui mitra Perum Bulog.
Dalam penjelasannya, Khudori menyoroti pentingnya mengetahui jumlah beras yang diduga dioplos setiap hari atau setiap minggu.
Perincian ini, lanjutnya, diperlukan untuk memperjelas sumber pasokan beras.
“Jumlah ini juga penting untuk menduga kemungkinan tersangka mendapatkan beras dari mana,” tegas Khudori kepada PravadaNews, Sabtu (31/10).
Menurutnya, mitra Rumah Pangan Kita (RPK) dan pengecer dapat membeli beras SPHP maksimal empat ton per transaksi melalui aplikasi Klik SPHP.
Meski jumlah pembelian dibatasi, periode transaksi tidak dibatasi sehingga mitra dapat melakukan pemesanan berulang, baik setiap hari maupun setiap minggu.
Khudori kemudian merujuk penjelasan Direktur Utama Perum Bulog Ahmad Rizal Ramdhani mengenai mitra RPK yang memesan beras melalui Klik SPHP selama dua hari berturut-turut. Beras itu kemudian disebut dilepas kepada pihak lain sebelum diduga dioplos di Matraman.
Namun, Khudori melihat belum adanya perincian volume beras yang ditemukan di Matraman dan Pasar Induk Beras Cipinang (PIBC) dalam penjelasan Bulog yang dirujuknya.
Bagi Khudori, apabila seluruh beras diperoleh melalui transaksi resmi RPK, diperlukan banyak mitra dan transaksi berulang untuk mencapai volume 600 ton.
“Kalau hanya satu-dua RPK dan dua-tiga kali transaksi, temuan barang bukti 600 ton kurang masuk akal,” jelas Khudori.
Selain RPK, Khudori menilai kemungkinan pasokan melalui pelaksana Gerakan Pangan Murah (GPM) dan ritel modern juga perlu ditelusuri karena kedua jalur tersebut tidak memiliki batas pembelian serupa. Penelusuran ini diperlukan untuk memastikan jumlah beras yang disalahgunakan sekaligus memperjelas pihak yang bertanggung jawab.
