PravadaNews – Ketergantungan Indonesia terhadap pasokan bawang putih impor masih cukup tinggi. Hal itu terlihat dari kebutuhan bawang putih nasional yang saat ini sekitar 90 persen didatangkan dari Tiongkok.
Kondisi tersebut membuat pemerintah harus menjalin kerja sama dengan negara Tiongkok untuk meningkatkan produksi bawang putih di dalam negeri.
Menteri Pertanian (Mentan), Andi Amran Sulaiman mengatakan, kerja sama dengan Tiongkok diharapkan tidak hanya berfokus pada pemenuhan kebutuhan pasokan, tetapi juga mencakup pengembangan produksi bawang putih nasional.
Maka dari itu, dalam pertemuan bilateral dengan Menteri Pertanian Republik Rakyat Tiongkok (RRT) Zhang Zhu di Beijing, pada Senin (2/11/2026), kedua negara tersebut membahas pengembangan bawang putih secara menyeluruh. Pembahasannya, yakni mulai dari penyediaan benih, penerapan teknologi budidaya, hingga pemanfaatan alat dan mesin pertanian (alsintan).
“Kita ingin kerja sama ini diperkuat. Untuk komoditas yang kita butuhkan, seperti bawang putih dan kedelai, kita harapkan pasokannya semakin baik. Di sisi lain, kita juga ingin memperbesar ekspor komoditas unggulan Indonesia ke Tiongkok,” ujar Amran dalam keterangannya, Rabu (4/11/2026).
Amran menjelaskan, salah satu usulannya untuk mengembangkan komoditas bawang putih, yaitu dengan pembangunan klaster produksi bawang putih di Indonesia. Cara tersebut, kata Amran, dapat memperkuat kapasitas produksi dalam negeri sekaligus mengurangi ketergantungan terhadap pasokan dari luar negeri.
“Kita ingin kerja sama hulu sampai hilir untuk bawang putih, mulai dari benih, teknologi, alat dan mesin pertanian, hingga membangun klaster di Indonesia,” kata Amran.
Menanggapi usulan itu, Zhang disebut mendukung terhadap pengembangan produksi bawang putih di Indonesia.
“Kami sangat mendukung pengembangan produksi bawang putih di Indonesia. Kami siap memperdalam pembahasan, terutama terkait teknologi produksi, penanaman, dan aspek teknis lainnya yang dapat dikerjasamakan oleh kedua negara,” ujar Zhang.
Sebagai informasi, Target swasembada bawang putih dalam tiga tahun yang dicanangkan Presiden Prabowo Subianto masih menghadapi sejumlah tantangan, terutama dari sisi produksi dalam negeri.
Research Associate Center of Reform on Economics (CORE) Indonesia, Dwi Andreas Santosa, menilai target tersebut sulit dicapai apabila persoalan produksi yang telah berlangsung sejak program swasembada dimulai pada 2017 belum diselesaikan.
“Kalau menurut saya, untuk bawang putih sangat sulit, ya. Karena sebenarnya program swasembada bawang putih itu kan sudah lama,” kata Andreas dalam diskusi CORE Indonesia, Sabtu (15/8/2026).
Menurut Andreas, ketergantungan terhadap impor justru meningkat meski pemerintah telah menjalankan program swasembada sejak 2017. Impor bawang putih yang tercatat sekitar 450.000 ton pada 2014 meningkat menjadi sekitar 660.000 ton pada 2021.
Selain ketergantungan impor, produksi bawang putih domestik menghadapi persoalan tingginya biaya produksi. Saat program swasembada berjalan, ongkos produksi bawang putih lokal mencapai sekitar Rp 21.000 per kilogram, sedangkan harga produk impor ketika tiba di pelabuhan hanya sekitar Rp 8.000 per kilogram.
Keterbatasan lahan juga menjadi tantangan karena bawang putih membutuhkan wilayah tanam dengan ketinggian di atas 800 meter. Lahan di kawasan tersebut harus bersaing dengan komoditas hortikultura lain yang memiliki nilai ekonomi lebih tinggi.
Andreas juga menyoroti rendahnya produktivitas bawang putih nasional dibandingkan negara produsen utama.
“Produktivitas bawang putih kita itu hanya sepertiga produktivitas bawang putih di China,” ucap Andreas.
