PravadaNews – Stok beras pemerintah yang tersimpan di gudang Perum Bulog mencapai 4,6 juta ton per 2 November 2026. Namun, besarnya cadangan tersebut belum mampu menghentikan kenaikan harga beras di pasaran.
Guru Besar IPB sekaligus Ketua Umum Asosiasi Bank Benih dan Teknologi Tani Indonesia (AB2TI), Dwi Andreas Santosa, menilai kondisi tersebut perlu menjadi perhatian pemerintah. Pasalnya, stok beras yang tersimpan di gudang tidak serta-merta dapat memengaruhi harga apabila belum didistribusikan ke pasar.
“Stok itu ada di pasar atau enggak? Kalau di gudang kan jawabannya sudah jelas. Bagaimana bisa berefek terhadap harga? Namanya juga stok, namanya beras di gudang, enggak di pasar,” ujat Dwi saat dihubungi PravadaNews.com, Selasa (10/11/2026).
Lebih lanjut, Dwi menjelaskan, mekanisme permintaan dan penawaran yang menentukan pembentukan harga terjadi di pasar. Oleh karena itu, dengan banyaknya stok beras yang dikuasai pemerintah belum tentu menjamin harga beras di tingkat konsumen mengalami penurunan.
Menurut Dwi, perlu ada perhatian dari pemerintah terkait jumlah persediaan beras pada pedagang, petani, dan masyarakat. Sebab, ketersediaan stok di tingkat tersebut lebih berpengaruh langsung terhadap pasokan yang dapat dibeli konsumen.
“Kalau supply-nya besar, lalu kemudian harga pasti turun kalau supply jauh melampaui demand-nya. Hukum supply demand itu di pasar, bukan di gudang,” kata Dwi.
Maka dari itu, Dwi menyebut, hal itu menjadi persoalan yang perlu ditelusuri oleh pemerintah.
Sebagai contoh, kaya Dwi, penyaluran hampir 1 juta ton beras melalui program bantuan pangan pada Agustus-September 2026. Berdasarkan perhitungannya, jumlah tersebut setara dengan sekitar 40 persen dari total kebutuhan konsumsi beras nasional selama satu bulan.
Namun, penyaluran dalam jumlah besar tersebut dinilai belum memberikan dampak signifikan terhadap penurunan harga. Bahkan, harga beras masih mengalami kenaikan pada September hingga Oktober 2026.
“40 persen dari total konsumsi sebulan digelontorkan ke masyarakat. Kan harusnya berefek. Tapi kan tidak berefek. September-Oktober naik terus masih,” jelas Dwi.
Menurut Dwi, kondisi tersebut menjadi sinyal bahaya bagi tata kelola perberasan nasional. Dirinya menduga persediaan beras yang tersedia di pasar dan masyarakat masih terbatas sehingga tambahan pasokan dari pemerintah belum mampu menekan harga secara optimal.
Selain itu, Dwi jug menilai pemerintah belum memiliki data menyeluruh mengenai jumlah stok beras yang sebenarnya tersedia di masyarakat. Selama ini, perhatian pemerintah dinilai masih banyak tertuju pada persediaan yang dikuasai pemerintah melalui Bulog.
Maka dari itu, Dwi mengusulkan agar pemerintah melakukan survei stok beras secara berkala, setidaknya setiap tiga bulan sekali. Tujuannya, untuk mengetahui persediaan beras di masyarakat, pasar, petani, serta stok yang dikuasai pemerintah.
“Paling tidak pemerintah mensurvei tiga bulanan stok yang tersedia di masyarakat, stok yang tersedia di pasar, stok yang dipegang pemerintah. Sekarang kita karena tahunya hanya stok yang dipegang oleh pemerintah,” ucap Dwi.
Untuk mengantisipasi kenaikan harga, Dwi pun meminta pemerintah segera mengeluarkan stok beras yang tersimpan di gudang Bulog dalam jumlah besar. Hal tersebut diperlukan agar cadangan beras pemerintah dapat memberikan dampak terhadap stabilitas harga.














