PravadaNews – Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) menjadwalkan pemeriksaan terhadap Anggota DPR RI dari Partai Gerindra, Anwar Sadad, Senin (9/11/2026).
Pemeriksaan tersebut dilakukan dalam kapasitasnya sebagai tersangka kasus dugaan korupsi pengurusan dana hibah untuk Kelompok Masyarakat (Pokmas) dari APBD Provinsi Jawa Timur tahun anggaran 2021–2022.
Anwar Sadad dijadwalkan menjalani pemeriksaan di Gedung Merah Putih KPK, Jakarta. Selain dirinya, penyidik juga memanggil seorang pihak swasta berinisial BW.
Juru Bicara KPK, Budi Prasetyo, mengatakan penyidik menjadwalkan pemeriksaan terhadap dua orang dalam perkara tersebut.
“Hari ini Senin (09/11), KPK menjadwalkan pemeriksaan pemeriksaan penyidikan dalam perkara dugaan TPK terkait Pengurusan Dana Hibah untuk Kelompok Masyarakat (Pokmas) dari APBD Provinsi Jawa Timur TA 2021–2022,” kata Budi Prasetyo dalam keterangannya, Senin (9/11/2026).
Adapun dua orang yang dijadwalkan menjalani pemeriksaan yakni AS, Wakil Ketua DPRD Provinsi Jawa Timur periode 2019–2024 sekaligus Anggota DPR RI periode 2024–2029, serta BW dari pihak swasta.
Anwar Sadad merupakan salah satu tersangka dalam pengembangan perkara dugaan korupsi pengurusan dana hibah Pokmas di Jawa Timur.
Namun, hingga September 2026, KPK belum melakukan penahanan terhadap politikus Partai Gerindra tersebut.
Sebelumnya, Budi Prasetyo menjelaskan bahwa penahanan terhadap tersangka tidak dilakukan secara otomatis setelah penetapan status tersangka. Penyidik memiliki pertimbangan tersendiri terkait kebutuhan dan strategi penyidikan sebelum menentukan waktu penahanan.
“Penahanannya tentu semuanya berdasarkan pada kebutuhan penyidikan. Kita lihat nanti perkembangannya seperti apa, kapan memang dibutuhkan penahanan kepada para tersangka,” ujar Budi Prasetyo pada September 2026.
Kasus dugaan korupsi dana hibah Pokmas Jawa Timur merupakan pengembangan penyidikan perkara terkait pengelolaan dana hibah yang bersumber dari APBD Pemerintah Provinsi Jawa Timur.
KPK masih mendalami dugaan penyimpangan dalam proses pengurusan dan penyaluran dana hibah tersebut. Pendalaman juga mencakup peran sejumlah pihak yang diduga terlibat dalam perkara tersebut.KPK Panggil Anwar Sadad dalam Kasus Dana Hibah Pokmas Jatim
PravadaNews – Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) menjadwalkan pemeriksaan terhadap Anggota DPR RI dari Partai Gerindra, Anwar Sadad, Senin (9/11/2026).
Pemeriksaan tersebut dilakukan dalam kapasitasnya sebagai tersangka kasus dugaan korupsi pengurusan dana hibah untuk Kelompok Masyarakat (Pokmas) dari APBD Provinsi Jawa Timur tahun anggaran 2021–2022.
Anwar Sadad dijadwalkan menjalani pemeriksaan di Gedung Merah Putih KPK, Jakarta. Selain dirinya, penyidik juga memanggil seorang pihak swasta berinisial BW.
Juru Bicara KPK, Budi Prasetyo, mengatakan penyidik menjadwalkan pemeriksaan terhadap dua orang dalam perkara tersebut.
“Hari ini Senin (09/11), KPK menjadwalkan pemeriksaan pemeriksaan penyidikan dalam perkara dugaan TPK terkait Pengurusan Dana Hibah untuk Kelompok Masyarakat (Pokmas) dari APBD Provinsi Jawa Timur TA 2021–2022,” kata Budi Prasetyo dalam keterangannya, Senin (9/11/2026).
Adapun dua orang yang dijadwalkan menjalani pemeriksaan yakni AS, Wakil Ketua DPRD Provinsi Jawa Timur periode 2019–2024 sekaligus Anggota DPR RI periode 2024–2029, serta BW dari pihak swasta.
Anwar Sadad merupakan salah satu tersangka dalam pengembangan perkara dugaan korupsi pengurusan dana hibah Pokmas di Jawa Timur.
Namun, hingga September 2026, KPK belum melakukan penahanan terhadap politikus Partai Gerindra tersebut.
Sebelumnya, Budi Prasetyo menjelaskan bahwa penahanan terhadap tersangka tidak dilakukan secara otomatis setelah penetapan status tersangka. Penyidik memiliki pertimbangan tersendiri terkait kebutuhan dan strategi penyidikan sebelum menentukan waktu penahanan.
“Penahanannya tentu semuanya berdasarkan pada kebutuhan penyidikan. Kita lihat nanti perkembangannya seperti apa, kapan memang dibutuhkan penahanan kepada para tersangka,” ujar Budi Prasetyo pada September 2026.
Kasus dugaan korupsi dana hibah Pokmas Jawa Timur merupakan pengembangan penyidikan perkara terkait pengelolaan dana hibah yang bersumber dari APBD Pemerintah Provinsi Jawa Timur.
KPK masih mendalami dugaan penyimpangan dalam proses pengurusan dan penyaluran dana hibah tersebut. Pendalaman juga mencakup peran sejumlah pihak yang diduga terlibat dalam perkara tersebut.
