PravadaNews – Kebun sawit mulai dilirik sebagai ruang ekonomi baru untuk ternak sapi. Tetapi, integrasi tersebut belum bisa bisa menahan tekanan impor daging sapi.
Direktur PT Siska Ranch, Wahyu Darsono mengatakan, integrasi sawit-sapi membutuhkan proses panjang sebelum berjalan secara ekonomi. Simbiosis Karya Agroindustri (SISKA) telah menjalankan model tersebut sekitar 10 tahun dengan berbagai tantangan lapangan.
Grup perkebunan Buana Karya Bhakti mengelola sekitar 16.000 hektare lahan sawit sebagai basis pengembangan sistem tersebut. Dari kawasan itu, perusahaan mengelola sekitar 1.500 ekor sapi, sedangkan sekitar 3.000 ekor lainnya berada bersama masyarakat sekitar kebun.
“Kalau hanya dilihat sebagai perdagangan sapi biasa, menurut kami itu tidak cukup. Karena itu, kami mencoba membuktikan bahwa integrasi sawit-sapi dapat menjadi model yang lebih luas,” ungkap Wahyu saat ditemui dalam seminar nasional di Nice PIK 2, Tangerang, Kamis (18/6/2026).
Baca Juga: Diplomasi Ekonomi Melalui Ketahanan Pangan
Model itu tidak hanya menempatkan sapi sebagai komoditas ternak, tetapi juga bagian dari sistem pengelolaan kebun. Kotoran sapi dan biomassa kebun dapat membantu pembentukan bahan organik tanah, sehingga manfaatnya tidak berhenti pada produksi daging.
Wahyu menilai, kebun sawit membutuhkan pendekatan lebih regeneratif karena hasil panen hari ini dipengaruhi perlakuan beberapa tahun sebelumnya. Karena itu, integrasi sawit-sapi diarahkan untuk menjaga ketahanan tanah, hingga memperpanjang daya tahan perkebunan.
Namun, sapi tidak bisa langsung dimasukkan ke semua kebun sawit tanpa memperhitungkan umur tanaman. Pada varietas lama, sapi baru dapat masuk ketika sawit berumur sekitar empat tahun, sedangkan varietas baru bisa membutuhkan waktu hingga delapan tahun.
Luas blok juga menentukan apakah penggembalaan dapat berjalan tanpa mengganggu sistem produksi kebun. Dalam satu siklus penggembalaan sekitar 60 hari, pengelola membutuhkan pembagian blok luas agar ternak dan tanaman tetap terkendali.
“Apa yang kami lakukan mungkin bisa dilakukan juga di tempat lain. Namun, setiap lokasi memiliki kondisi berbeda, jenis sapi, umur sawit, luas lahan, akses pakan, kondisi tanah, dan pola pengelolaan akan memengaruhi keberhasilan integrasi sawit-sapi,” tutur Wahyu.
Dalam kesempatan yang sama, Kepala Pusat Riset Peternakan Badan Riset dan Inovasi Nasional (BRIN) Santoso menyebut, sawit menyimpan paradoks bagi Indonesia. Menurutnya, Indonesia memiliki lebih dari 15 juta hektare lahan sawit dan menjadi produsen besar dunia, tetapi potensi itu perlu dibaca lebih luas.
“Karena itu, kami berusaha melihat bagaimana sawit ini bisa memberikan manfaat, pertama, sawit memiliki manfaat langsung melalui produk yang dihasilkan. Kedua, terdapat manfaat tidak langsung yang berkaitan dengan ketahanan pangan dan sistem integrasi lainnya,” jelas Santoso.
Konsep sawit-sapi, lanjut Santoso, perlu dijawab secara ilmiah sebelum diperluas dalam implementasi kebijakan. Faktor tanah, air, kelembapan, ataupun kondisi lingkungan akan menentukan apakah integrasi tersebut menjadi solusi pangan atau justru beban baru bagi kebun.
