PravadaNews – Penyaluran bantuan pangan berupa hampir 1 juta ton beras kepada masyarakat belum mampu menahan kenaikan harga beras di pasaran. Padahal, jumlah tersebut dinilai cukup besar jika dibandingkan dengan kebutuhan konsumsi beras nasional dalam satu bulan.
Guru Besar Institut Pertanian Bogor (IPB) sekaligus Ketua Umum Asosiasi Bank Benih dan Teknologi Tani Indonesia (AB2TI), Dwi Andreas Santosa, mengatakan pemerintah telah menggelontorkan hampir 1 juta ton beras melalui program bantuan pangan pada Agustus hingga September 2026.
Menurut Dwi, jumlah tersebut setara dengan sekitar 40 persen dari total konsumsi beras nasional selama satu bulan. Dengan volume penyaluran sebesar itu, seharusnya terdapat pengaruh terhadap pergerakan harga beras di pasar.
“40 persen loh, bisa dibayangkan 40 persen beras digelontorkan ke masyarakat dari total konsumsi sebulan. Kan harusnya berefek,” ujar Dwi saat dikonfirmasi Pravadanews.com, Selasa (10/11/2026).
Namun, Dwi menilai, penyaluran bantuan pangan tersebut belum memberikan dampak signifikan terhadap penurunan harga. Sebab, harga beras justru masih mengalami kenaikan pada September hingga Oktober 2026.
Kondisi tersebut perlu menjadi bahan evaluasi pemerintah dalam menjalankan kebijakan stabilisasi pasokan dan harga beras.
Begitupula dengan besarnya beras yang disalurkan kepada masyarakat. Hali itu perlu diperhitungkan dalam melihat ketersediaan dan pergerakan harga di pasar.
Selain bantuan pangan, Dwi juga menyoroti efektivitas program Stabilisasi Pasokan dan Harga Pangan (SPHP) beras. Dwi mempertanyakan apakah beras SPHP sudah benar-benar diminati dan dibeli masyarakat.
“Silakan tanyalah masyarakat itu beli SPHP apa enggak sih?” kata Dwi.
Dwi menduga terdapat sejumlah faktor yang dapat memengaruhi minat masyarakat terhadap beras SPHP, mulai dari kualitas, rasa, hingga kondisi beras yang dijual. Namun, menurut Dwi, hal tersebut perlu ditelusuri lebih lanjut oleh pemerintah.
Selain itu, Dwi juga meminta pemerintah tidak selalu mengandalkan data stok beras yang dikuasai negara. Justru pemerintah juga perlu mengetahui ketersediaan beras yang berada di tangan masyarakat, seperti di pedagang, petani, serta yang beredar di pasar.
Maka dari itu, Dwi mengusulkan agar pemerintah untuk melakukan survei stok beras secara berkala, setidaknya setiap tiga bulan. Dengan begitu, pemerintah memiliki gambaran lebih menyeluruh mengenai pasokan beras nasional dan dapat menentukan langkah intervensi secara tepat.
“Paling tidak pemerintah mensurvei 3 bulanan stok yang tersedia di masyarakat, stok yang tersedia di pasar, stok yang dipegang pemerintah. Sekarang kita karena tahunya hanya stok yang dipegang oleh pemerintah,” ucap Dwi.














