PravadaNews – Risiko manipulasi nilai transaksi dan pelarian devisa hasil ekspor menjadi perhatian pemerintah dalam memperketat pengawasan perdagangan batu bara, kelapa sawit, dan paduan besi melalui PT Danantara Sumberdaya Indonesia (DSI).
Ketiga komoditas itu mencatat nilai ekspor sebesar 66,13 miliar dolar AS atau 23,4% dari total ekspor nasional sepanjang 2025.
Menteri Koordinator Bidang Perekonomian, Airlangga Hartarto, menjelaskan PT DSI akan menjadi perantara tunggal tanpa mengambil alih transaksi jual beli antara eksportir dan pembeli luar negeri.
“Jadi, sekali lagi kami tegaskan, DSI berperan sebagai perantara tunggal, di mana pelaksanaan transaksi komersial tetap dilakukan oleh eksportir atau penjual dengan buyer atau pembeli, dan atas transaksi ini dilakukan penelitian mendalam oleh DSI,” ucap Airlangga dalam sosialisasi kebijakan ekspor di Kementerian Koordinator bidang Perekonomian, Jakarta, Rabu (11/10/2026).
Melalui mekanisme tersebut, PR DSI bertugas meneliti kesesuaian kontrak dan dokumen transaksi sebelum eksportir melanjutkan proses kepabeanan.
“Yang kedua, DSI melakukan kontrol dan memberikan persetujuan draf Pemberitahuan Ekspor Barang (PEB), di mana DSI melakukan pengecekan dan analisis atas dokumen kontrak, draf PEB, dan dokumen transaksi lainnya,” lanjut Airlangga.
Setelah mendapat persetujuan PT DSI, dokumen ekspor diteruskan ke Customs-Excise Information System and Automation (CEISA), yakni sistem digital milik Direktorat Jenderal Bea dan Cukai (DJBC).
Seluruh dokumen disiapkan eksportir melalui Portal PT DSI atau sistem NADI yang terhubung dengan CEISA. Namun, nama PT DSI tidak dicantumkan dalam elemen data PEB. Pengawasan PT DSI berlangsung sebelum dan sesudah penyelesaian kepabeanan, sedangkan pemeriksaan serta pelayanan kepabeanan tetap menjadi kewenangan DJBC.
Meski mendapat pengawasan tambahan, eksportir tetap bertanggung jawab atas perizinan, pemenuhan kebutuhan dalam negeri, pemeriksaan barang, pengapalan, dan kewajiban devisa hasil ekspor.
Pembagian tugas ini mengacu pada Peraturan Pemerintah (PP) Nomor 24 Tahun 2026 tentang Tata Kelola Ekspor Komoditas Sumber Daya Alam Strategis yang mulai berlaku pada 1 Juni 2026.
Adapun penerapan penuh mekanisme ekspor melalui DSI dijadwalkan pada 1 Januari 2027. Sebagai persiapan, sistem NADI telah diuji sekitar 100 eksportir dengan 340 kontrak.
Sementara itu, Wakil Kepala Badan Pengaturan Badan Usaha Milik Negara (BP BUMN) Aminuddin Ma’ruf mengungkapkan pembentukan PT DSI menjadi perintah Presiden Prabowo Subianto untuk menjaga kedaulatan negara dalam pengelolaan sumber daya alam.
“Sebagaimana kita ketahui semua, pembentukan PT Danantara Sumberdaya Indonesia (DSI) ini merupakan mandat dari Bapak Presiden, perintah langsung dari Bapak Presiden untuk mengamankan dan menjaga kedaulatan kita dalam pengelolaan sumber daya alam yang dimanifestasikan untuk pertama kali pada tiga komoditas yang tadi sudah dijelaskan,” ujar Aminuddin dalam kesempatan yang sama.
Untuk menjalankan mandat tersebut, PT DSI ditetapkan sebagai badan usaha milik negara (BUMN) yang bertugas menjadi perantara tunggal ekspor ketiga komoditas strategis.
Dari sisi kepemilikan, Aminuddin menuturkan PT DSI berada di bawah kendali Danantara dengan kepemilikan saham istimewa oleh BP BUMN sebagai perwakilan negara.
“Yang pertama, Danantara memiliki 99 persen saham Seri B. Kemudian, Badan Pengaturan BUMN (BP BUMN) memiliki 1 persen saham Seri A sebagai golden share atau perwakilan negara,” jelas Aminuddin.
Selain menetapkan struktur kepemilikan, BP BUMN memperkuat permodalan DSI pada 25 Mei 2026 dengan meningkatkan modal dasar menjadi Rp4 triliun dan modal disetor menjadi Rp1 triliun.
Penguatan organisasi juga dilakukan melalui Rapat Umum Pemegang Saham (RUPS) untuk menunjuk jajaran direksi dan komisaris, termasuk Luke Thomas Mahony sebagai direktur utama. PT DSI turut menyiapkan sistem serta infrastruktur pendukung dalam Rencana Kerja dan Anggaran Perusahaan (RKAP) Tahun 2026.
Aminuddin menegaskan, BP BUMN berkomitmen mengawal penugasan DSI sebagai perantara tunggal ekspor ketiga komoditas agar pelaksanaannya berjalan sesuai ketentuan pemerintah.
