PravadaNews – Pengamat Politik Universitas Al-Azhar, Ujang Komarudin, mengungkapkan tiga faktor yang menurut analisisnya menjadi latar belakang pengunduran diri Gibran Rakabuming Raka dari jabatan Wakil Presiden.
Ketiga faktor tersebut meliputi polemik ijazah atau surat keterangan (suket) Gibran, desakan masyarakat agar dirinya mundur, hingga potensi penggunaan hak menyatakan pendapat (HMP) oleh DPR yang dapat berujung pada pemakzulan.
Ujang menilai keputusan Gibran mundur tidak bisa dilepaskan dari berbagai persoalan politik yang berkembang sebelum pengunduran dirinya. Ujang menduga tekanan terhadap posisi Gibran semakin meningkat seiring munculnya sejumlah tuntutan dari berbagai kalangan.
“Ya tidak ada sebab tanpa ada akibat. Selalu ada itu ada sebab akibat. Tidak ada asap jika tidak ada api,” kata Ujang, Jumat (13/11/2026).
Faktor pertama yang disorot Ujang adalah persoalan ijazah atau surat keterangan Gibran yang sebelumnya menjadi polemik. Ujang merujuk pada putusan Mahkamah Konstitusi (MK) dan Mahkamah Agung (MA) terkait persoalan tersebut.
Menurut Ujang, putusan kedua lembaga peradilan itu menjadi salah satu faktor yang memperbesar tekanan politik terhadap Gibran.
Faktor kedua adalah desakan dari masyarakat yang meminta Gibran mundur dari jabatan Wakil Presiden. Ujang menyebut tuntutan tersebut datang dari berbagai kalangan, mulai dari masyarakat, guru besar, akademisi, hingga pengamat.
Ujang menilai desakan tersebut turut memperberat posisi politik Gibran. Situasi itu kemudian berkembang menjadi persoalan yang tidak hanya menyangkut polemik administrasi, tetapi juga legitimasi politik di ruang publik.
Faktor ketiga, Ujang menyoroti adanya gerakan di DPR yang berupaya menggunakan hak konstitusional berupa hak menyatakan pendapat (HMP) terkait persoalan surat keterangan Gibran.
Menurut Ujang, penggunaan hak tersebut berpotensi menjadi jalan politik menuju pemakzulan apabila prosesnya berlanjut. Karena itu, dia menduga Gibran memilih mundur untuk menghindari proses politik yang dapat berujung pada pemberhentian dirinya.
“Jadi kalau Gibran tidak mundur ya pasti akan dimakzulkan di DPR itu. Jadi hak menyatakan pendapat DPR itu ya ujungnya pemakzulan Gibran,” ujar Ujang.
Ujang menilai pengunduran diri menjadi pilihan yang dipandang lebih baik oleh Gibran dibandingkan harus menghadapi proses pemakzulan di parlemen.
“Nah daripada Gibran malu, daripada nanti apa namanya bermasalah, maka ya mundur lebih baik, lebih bagus, lebih terhormat,” kata Ujang.
Di luar ketiga faktor tersebut, Ujang juga menyinggung kasus dugaan penyadapan ilegal yang belakangan menjadi sorotan politik nasional.
Ujang menduga perkara tersebut memiliki keterkaitan dengan dinamika politik yang melibatkan mantan presiden. Namun, Ujang menegaskan bahwa hal tersebut masih sebatas dugaan dalam analisisnya.
Menurut Ujang, kasus penyadapan berpotensi memengaruhi stabilitas politik dan keamanan pemerintahan Prabowo Subianto apabila berkembang menjadi persoalan yang lebih luas.
“Jadi ya berkelindan lah kira-kira seperti itu saya melihatnya,” pungkas Ujang.
