PravadaNews — Pengamat Politik Universitas Al-Azhar, Ujang Komarudin, menyoroti dugaan keterkaitan kasus penyadapan ilegal dengan dinamika politik yang melibatkan mantan Presiden Joko Widodo (Jokowi). Ujang menilai kasus tersebut berkelindan dengan perubahan peta kekuatan politik setelah Gibran Rakabuming Raka mundur dari jabatan Wakil Presiden.
Ujang menduga kasus penyadapan ilegal yang menyeret mantan Kapolri Jenderal Listyo Sigit Prabowo mengarah kepada pihak yang pernah memegang kekuasaan sebelumnya. Meski demikian, Ujang tidak menyebut dugaan tersebut sebagai fakta yang telah terbukti.
“Dalam konteks penyadapan, ya ini ada faktor lain. Ini kan diduga mengarah kepada, tanda kutip ya, kepada apa namanya, ‘ex’, sang mantan,” kata Ujang, Jumat (13/11/2025).
Menurut Ujag, persoalan penyadapan tidak hanya berkaitan dengan dugaan pelanggaran hukum, tetapi juga berpotensi menimbulkan dampak terhadap stabilitas politik dan keamanan pemerintahan Presiden Prabowo Subianto.
Ujang menilai dugaan penyadapan terhadap Presiden Prabowo dan sejumlah pihak lainnya dapat berkembang menjadi persoalan serius apabila terbukti memiliki tujuan untuk mengganggu jalannya pemerintahan.
“Ya penyadapan ini kan nanti berujung kepada mengganggu stabilitas politik dan keamanan di masa pemerintahan Prabowo,” ujar Ujang.
Lebih jauh, Ujang menyinggung adanya dugaan makar dan upaya menggulingkan pemerintahan yang menurutnya muncul dalam konteks kasus tersebut. Namun, dugaan itu masih memerlukan pembuktian melalui proses hukum.
“Dengan sadapan ini juga kan ada indikasi dugaan makar. Lalu dengan sadapan ini juga kan ada dugaan ingin menggulingkan pemerintahan,” kata Ujang.
Di sisi lain, Ujang mengaitkan dinamika tersebut dengan pengunduran diri Gibran dari jabatan Wakil Presiden. Ujang sebelumnya menilai keputusan Gibran tidak terlepas dari sejumlah tekanan politik, mulai dari polemik ijazah atau surat keterangan hingga desakan publik dan potensi penggunaan hak menyatakan pendapat DPR.
Ujang melihat berbagai peristiwa tersebut sebagai rangkaian dinamika politik yang turut memengaruhi hubungan kekuasaan antara pemerintahan Prabowo dengan kelompok yang diasosiasikan dengan mantan presiden.
Ujang menilai pergantian Kapolri dari Listyo Sigit Prabowo kepada Jenderal Suyudi Ario Seto juga menjadi salah satu faktor yang mengubah konfigurasi kekuatan politik tersebut.
Menurut Ujang, pergantian pimpinan Polri, mencuatnya kasus penyadapan, serta mundurnya sejumlah kader PSI dari struktur partai maupun pemerintahan memperlihatkan melemahnya pengaruh kelompok yang selama ini disebut sebagai ‘geng Solo’.
Ujang pun menilai kondisi tersebut membuat Prabowo memiliki ruang lebih besar untuk menjalankan pemerintahan tanpa bayang-bayang kekuatan politik pendahulunya.
“Ya saya sih melihat Prabowo semakin kuat, Prabowo semakin stabil dalam menjalankan pemerintahannya. Karena tadi tidak ada bayang-bayang sang mantan itu, tidak direpotkan, tidak akan diganggu lagi oleh sang mantan tersebut,” pungkas Ujang.
