PravadaNews – PT BYD Motor Indonesia diminta harus memenuhi target Tingkat Komponen Dalam Negeri (TKDN) sebesar 60 persen pada tahun depan. Jika tidak tercapai, BYD terancam keluar dari program Low Carbon Emission Vehicle (LCEV) yang diberikan pemerintah.
Ketentuan tersebut menjadi salah satu perhatian pemerintah untuk meningkatkan investasi industri kendaraan listrik di Indonesia. Pasalnya, keikutsertaan dalam program kendaraan rendah emisi tersebut berkaitan dengan pemenuhan persyaratan penggunaan komponen dalam negeri.
Direktur Jenderal Industri Logam, Mesin, Alat Transportasi, dan Elektronika (ILMATE) Kementerian Perindustrian, Setia Diarta mengatakan, BYD perlu meningkatkan lokalisasi komponen agar target TKDN sebesar 60 persen dapat tercapai.
“BYD kan sekarang lagi ikut dalam LCEV program pemerintah. Nah ini kalau tidak tercapai 60 persen TKDN tahun depan itu akan terlempar dari program,” ujar Setia Diarta saat mendampingi Menteri Perindustrian mengunjungi pabrik BYD di Subang, Jawa Barat, Jumat (13/11/2026).
Menurut Setia Diarta, peningkatan investasi merupakan hal yang penting untuk dilakukan agar BYD bisa mencapai target TKDN. Sebab, perusahaan perlu melakukan lokalisasi atau memproduksi komponen kendaraan di dalam negeri.
Apabila BYD tidak melakukan internalisasi komponen melalui investasi manufaktur di Indonesia, pemenuhan target TKDN akan sulit dicapai.
“Jadi kalau BYD tidak melakukan internalisasi atau lokalisasi sparepart komponennya di sini dengan cara investasi, itu enggak akan terkejar,” kata Setia Diarta.
Salah satu rencana investasi yang diharapkan dapat meningkatkan TKDN adalah pembangunan fasilitas manufaktur baterai di Indonesia.
Head of Public & Government Relations PT BYD Motor Indonesia, Luther Panjaitan, mengatakan pihaknya tengah melakukan kalkulasi internal terkait rencana investasi tersebut. Menurut Luther, investasi industri baterai membutuhkan perhitungan matang, terutama mengenai skala dan volume produksi dalam jangka panjang.
“Terlebih untuk mencapai TKDN 60 persen, resep paling ampuh sebenarnya harus memiliki manufaktur baterai,” ujar Luther.
Meski demikian, BYD belum menetapkan nilai investasi maupun waktu pasti pembangunan fasilitas baterai tersebut. Perusahaan masih memfinalisasi rencana pengembangan investasinya.
Adapun melalui program LCEV, pemerintah memberikan fasilitas berupa pembebasan Pajak Penjualan atas Barang Mewah (PPnBM) sesuai ketentuan yang berlaku. Fasilitas tersebut diharapkan menjadi daya tarik bagi produsen untuk mengembangkan industri kendaraan rendah emisi di Indonesia.
