PravadaNews – Realisasi impor bawang putih diketahui baru mencapai 74,63% hingga Kamis (12/11/2026), sehingga masih ada sekitar seperempatnya yang belum terealisasi. Kementerian Perdagangan (Kemendag) pun mendorong importir mempercepat pemasukan komoditas tersebut agar sisa izin impor dapat segera direalisasikan.
Upaya ini dilakukan di tengah tingginya ketergantungan Indonesia terhadap bawang putih dari luar negeri.
Selain mengejar realisasi impor, Kemendag juga meminta agar pasokan yang masuk dapat disalurkan ke wilayah dengan harga eceran yang masih melampaui harga acuan pemerintah.
“Per tanggal 12 November, realisasi impor bawang putih itu sudah mencapai 74,63 persen. Ini masih ada sekitar 26 persen yang harus direalisasikan oleh importir,” tutur Direktur Bina Pasar Dalam Negeri Kemendag, Miftah Farid, Senin (16/11).
Berdasarkan perhitungan redaksi, sisa realisasi impor itu mencapai 25,37%. Sebagai informasi, Kemendag sendiri telah menerbitkan izin impor bawang putih sesuai dengan neraca komoditas yang ditetapkan pemerintah.
Penerbitan Persetujuan Impor (PI) bawang putih juga diatur dalam Peraturan Menteri Perdagangan Nomor 18 Tahun 2025 tentang Kebijakan dan Pengaturan Impor Barang Pertanian dan Peternakan, yang terakhir diubah melalui Peraturan Menteri Perdagangan Nomor 11 Tahun 2026.
Besarnya kebutuhan impornya tidak terlepas dari keterbatasan produksi dalam negeri. Kementerian Koordinator Bidang Pangan mencatat produksi bawang putih nasional baru sekitar 39.000–40.000 ton per tahun, sedangkan kebutuhan mencapai sekitar 600.000 ton.
Adapun laporan Dewan Ekonomi Nasional (DEN) pada Agustus 2026 mencatat realisasi impor bawang putih sepanjang Januari–Juni mencapai 229.760 ton berdasarkan data Badan Pusat Statistik (BPS).
Pemasukan bawang putih kemudian berlanjut pada paruh kedua tahun ini. Hingga Senin (7/9), Kemendag mencatat realisasi impor mencapai 346.643 ton atau 57,67% dari persetujuan impor yang telah diterbitkan.
Perkembangan berikutnya terlihat dalam laporan DEN pada Kamis (15/10), yang menunjukkan realisasi impor bawang putih hingga akhir September mencapai 63% dari penetapan neraca komoditas berdasarkan data Badan Pangan Nasional (Bapanas).
Untuk mempercepat realisasi tersebut, Miftah menyebut Direktorat Jenderal Perdagangan Luar Negeri Kemendag telah berkoordinasi dengan para importir.
Kemendag juga meminta Bapanas memastikan distribusi bawang putih impor ke daerah yang harga ecerannya masih di atas harga acuan.
“Jadi, kita memastikan kepada importir untuk segera merealisasikan izin impor bawang putih,” ujar Miftah.
Di sisi lain, ketergantungan terhadap impor bawang putih juga menjadi perhatian Kementerian Pertanian (Kementan).
Dalam pertemuan dengan Menteri Pertanian Tiongkok Zhang Zhu di Beijing pada awal November 2026, Menteri Pertanian sekaligus Kepala Badan Pangan Nasional (Bapanas) Andi Amran Sulaiman membahas penguatan kerja sama penyediaan dan pengembangan produksi bawang putih.
“Kita ingin kerja sama ini diperkuat. Untuk komoditas yang kita butuhkan, seperti bawang putih dan kedelai, kita harapkan pasokannya semakin baik,” ucap Amran sebagaimana dikutip dari catatan resmi Kementan pada Selasa (17/11).
Menurut Kementan, sekitar 90% kebutuhan bawang putih Indonesia dipenuhi dari Tiongkok. Kondisi itu membuat kerja sama kedua negara diarahkan tidak hanya untuk menjaga perdagangan, tapi juga meningkatkan kemampuan produksi bawang putih dalam negeri.
Karenanya, Amran mendorong pengembangan bawang putih melalui penyediaan benih, teknologi budidaya, alat dan mesin pertanian, serta pembangunan kawasan produksi di Indonesia untuk mengurangi ketergantungan impor dalam jangka panjang.













