Kepala Pusat Penerangan Hukum Kejagung Anang Supriatna. (Foto: Dok. Kejagung)

Beranda / Hukum / Wali Kota Bekasi Minta Penjadwalan Ulang Pemeriksaan

Wali Kota Bekasi Minta Penjadwalan Ulang Pemeriksaan

PravadaNews — Wali Kota Bekasi Tri Adhianto meminta penjadwalan ulang pemeriksaan oleh Kejaksaan Agung (Kejagung) terkait kasus dugaan korupsi tata kelola kerja sama operasi (KSO) pengelolaan sumur minyak dan gas bumi (migas). Tri sedianya diperiksa sebagai saksi pada Selasa, 17 November 2026.

Kepala Pusat Penerangan Hukum (Kapuspenkum) Kejagung Anang Supriatna mengatakan Tri tidak memenuhi panggilan penyidik pada hari tersebut. Namun, pihaknya telah menerima surat resmi yang berisi permohonan penjadwalan ulang pemeriksaan.

“Yang bersangkutan untuk pemeriksaan hari ini tidak hadir dan ada surat minta di-reschedule pemanggilan minggu depan,” ujar Anang di Gedung Kejaksaan Agung, Jakarta Selatan, Selasa (17/11/2026).

Dengan adanya permohonan tersebut, penyidik akan menjadwalkan kembali pemeriksaan Tri pada pekan depan. Meski demikian, Kejagung belum mengungkapkan alasan lebih lanjut yang mendasari permintaan penundaan tersebut.

Sebelumnya, Kejagung telah menjadwalkan Tri untuk memberikan keterangan sebagai saksi dalam penyidikan dugaan korupsi pengelolaan KSO sumur migas di Kota Bekasi.

Anang sebelumnya membenarkan agenda pemeriksaan tersebut ketika dikonfirmasi mengenai pemanggilan Tri pada Selasa, 17 November 2026. “Terjadwal hari ini diperiksa sebagai saksi, kita tunggu saja,” kata Anang.

Pemeriksaan terhadap Tri merupakan bagian dari penyidikan dugaan korupsi tata kelola kerja sama operasi pengelolaan sumur migas untuk periode 2009–2024.

Penanganan perkara tersebut dilakukan oleh penyidik Jaksa Agung Muda Bidang Tindak Pidana Khusus (Jampidsus) Kejagung.

Kasus ini berkaitan dengan dugaan penyimpangan dalam pengelolaan sumur migas melalui skema kerja sama antara badan usaha milik daerah (BUMD) Kota Bekasi dengan perusahaan mitra di sektor energi.

Dalam proses penanganannya, Kejagung mengambil alih penyidikan perkara tersebut dari Kejaksaan Negeri Bekasi.

Pengambilalihan itu berkaitan dengan dugaan kerugian keuangan negara dalam perkara yang diperkirakan mencapai Rp2 triliun.

Meski penyidikan telah ditangani Kejagung, hingga saat ini belum ada tersangka yang ditetapkan dalam kasus dugaan korupsi tata kelola KSO pengelolaan sumur migas tersebut.

Tag:

Sign Up For Daily Newsletter

Stay updated with our weekly newsletter. Subscribe now to never miss an update!

I have read and agree to the terms & conditions

Tinggalkan Balasan

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *