PravadaNews – Pesantren tak hanya menjadi pusat pendidikan dan pembentukan karakter, tetapi juga menyimpan potensi besar sebagai penggerak ekonomi masyarakat.
Potensi tersebut menjadi perhatian pemerintah dalam mendorong pesantren mengambil peran lebih luas sebagai motor pertumbuhan ekonomi baru di perdesaan.
Menteri Koordinator Bidang Pemberdayaan Masyarakat, Muhaimin Iskandar mengatakan, pesantren memiliki modal besar untuk melahirkan pelaku usaha baru di berbagai daerah. Potensi tersebut perlu dikembangkan melalui ekosistem ekonomi yang produktif dan berkelanjutan.
“Kalau pesantren yang ada di desa, dana desa, dan pemerintahan tingkat bawah bisa melahirkan pelaku-pelaku ekonomi yang ditopang ekosistem yang kuat, saya yakin kemajuan masyarakat desa bisa kita wujudkan,” ujar Muhaimin dikutip Rabu (18/11/2026).
Muhaimin menilai, penguatan ekonomi pesantren juga menjadi bagian dari upaya mengurangi kantong-kantong kemiskinan.
Karena itu, pemberdayaan ekonomi diperlukan agar pesantren semakin mandiri dan memberikan manfaat lebih luas.
Dilansir dari pemberdayaan.go.id, Data BPS menunjukkan penduduk miskin Indonesia, Maret 2026, mencapai 22,93 juta orang atau 8,07 persen.
Tingkat kemiskinan perdesaan tercatat 10,67 persen atau 12,10 juta orang, lebih tinggi dibandingkan perkotaan sebesar 10,83 juta orang.
Pria yang akrab disapa Cak Imin ini menegaskan, pemberdayaan masyarakat harus menjadi bagian dari pendekatan pembangunan nasional.
Menurutnya, pemerintah juga perlu memastikan anggaran negara memberikan dampak langsung terhadap peningkatan kesejahteraan masyarakat.
Deputi Bidang Koordinasi Pemberdayaan Masyarakat Desa, Daerah Tertinggal, dan Daerah Tertentu, Abdul Haris mengatakan, pesantren memiliki modal sosial.
“Pesantren kami pandang sebagai simpul pemberdayaan karena skala jejaringnya yang sangat besar,” kata Cak Imin.
Cak Imin mengatakan, pengembangan ekonomi pesantren diarahkan pada peningkatan kompetensi santri dan alumni serta pengembangan kewirausahaan.
Selain itu, menurutnya, penguatan kelembagaan usaha, pemanfaatan teknologi, akses pembiayaan, dan perluasan pasar juga menjadi perhatian.
Sementara itu, Abdul Haris berharap hasil simposium dapat ditindaklanjuti melalui pengembangan model pemberdayaan yang terukur dan berkelanjutan.
Model tersebut diharapkan dapat direplikasi sehingga pesantren menjadi simpul penggerak ekonomi masyarakat di berbagai daerah.














