Menperin, Muhammad Sarmuji di Kantor Kementerian Perindustrian, Jakarta. (Foto: Dok. Intan Afrida Rafni).

Beranda / Ekonomi / Dana Cadangan Pesangon Disebut Bakal ke Danantara

Dana Cadangan Pesangon Disebut Bakal ke Danantara

PravadaNews – Dana cadangan pesangon (DCP) saat ini tengah disiapkan oleh pemerintah untuk menjamin pemenuhan hak pekerja jika terjadi pemutusan hubungan kerja (PHK). 

Namun, dalam skeman DCP, pemerintah rencananya akan menunjuk satu lembaga untuk mengelola dana yang wajib disetorkan perusahaan. Belakangan, muncul kabar bahwa pengelolaan dana cadangan pesangon tersebut akan diserahkan kepada Badan Pengelola Investasi Daya Anagata Nusantara (Danantara).

Menanggapi kabar tersebut, Menteri Perindustrian (Menperin), Muhammad Sarmuji mengaku, belum memeriksa informasi mengenai kemungkinan Danantara menjadi pengelola dana cadangan pesangon.

“Saya belum periksa,” ujar Sarmuji saat di Jakarta, dikutip Rabu (18/11/2026).

Meskipun begitu, Sarmuji menegaskan, kewajiban perusahaan untuk mempersiapkan dana cadangan pesangon telah menjadi ketentuan undang-undang. Oleh karena itu, pelaku industri harus mulai mempersiapkan diri untuk memenuhi kewajiban tersebut.

“Itu sudah mandatory undang-undang. Jadi siap enggak siap ya harus mulai mempersiapkan diri. Jadi mulai sekarang sudah harus mempersiapkan diri terhadap ketentuan undang-undang,” kata Sarmuji.

Sarmuji mengatakan, pihaknya juga akan berkomunikasi dengan pelaku industri untuk membahas kesiapan perusahaan dalam menjalankan ketentuan tersebut.

“Nanti saya akan bicara sama industri,” ucap Sarmuji.

Di sisi lain, Direktur Jenderal Pembinaan Hubungan Industrial dan Jaminan Sosial Tenaga Kerja Kemnaker, Indah Anggoro Putri, menjelaskan kewajiban menyiapkan dana pesangon sudah harus diperhitungkan perusahaan sejak awal pekerja berstatus Perjanjian Kerja Waktu Tidak Tertentu (PKWTT).

Hal itu diatur dalam Undang-Undang (UU) Nomor 27 Tahun 2026 tentang Pelindungan Ketenagakerjaan. 

“Jadi dari pertama seorang pekerja dikontrak bekerja sebagai PKWTT, maka pengusaha atau pemberi kerja sudah menghitung-hitung likuiditasnya jika dia atau yang bersangkutan ter-PHK dan uang itu sudah dititipkan, disetor ke lembaga pemerintah yang ditunjuk sebagai pengelola dana cadangan pesangon,” kata Indah, dikutip Minggu (15/11/2026).

Lembaga pengelola DCP ditargetkan mulai beroperasi pada 2028. Pembentukan lembaga ini diharapkan dapat mencegah pekerja yang terkena PHK kehilangan hak pesangon akibat perusahaan tidak memiliki kemampuan finansial untuk membayarnya.

Tag:

Sign Up For Daily Newsletter

Stay updated with our weekly newsletter. Subscribe now to never miss an update!

I have read and agree to the terms & conditions

Tinggalkan Balasan

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *