PravadaNews – Dewan Perwakilan Rakyat (DPR) RI resmi mengesahkan Rancangan Undang-Undang (RUU) Perampasan Aset Terkait Tindak Pidana Korupsi dan Tindak Pidana Lainnya menjadi undang-undang. Pengesahan dilakukan dalam Rapat Paripurna ke-13 Masa Persidangan II Tahun Sidang 2026-2027 di Kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta, Kamis (19/11/2026).
Ketua DPR RI Puan Maharani memimpin langsung rapat yang mengagendakan pengambilan keputusan tingkat II terhadap RUU tersebut. Sebelum mengetok palu, Puan meminta persetujuan seluruh anggota Dewan yang hadir.
“Apakah Rancangan Undang-Undang Perampasan Aset Terkait Tindak Pidana Korupsi dan Tindak Pidana Lainnya dapat disetujui dan disahkan menjadi undang-undang, setuju ya?” kata Puan.
Pertanyaan tersebut langsung disambut persetujuan anggota DPR yang mengikuti rapat paripurna. Setelah mendengar jawaban setuju, Puan mengetok palu sebagai tanda pengesahan RUU Perampasan Aset.
“Terima kasih, alhamdulillah,” ujar Puan yang kemudian disambut tepuk tangan anggota Dewan.
Sebelum dibawa ke rapat paripurna, RUU Perampasan Aset telah melalui pembahasan tingkat I di DPR pada Rabu (18/11/2026). Rapat tersebut dipimpin Wakil Ketua DPR Sufmi Dasco Ahmad.
Dalam laporan pembahasan, Ketua Komisi III DPR RI Habiburokhman menyampaikan bahwa Panitia Kerja (Panja) Komisi III telah membahas sebanyak 397 Daftar Inventarisasi Masalah (DIM).
Dari jumlah tersebut, sebanyak 160 DIM berstatus tetap, 135 DIM merupakan persoalan redaksional, 40 DIM berkaitan dengan substansi, 44 DIM dihapus, dan 18 DIM merupakan substansi baru.
RUU Perampasan Aset memuat sejumlah ketentuan mengenai mekanisme perampasan aset yang berkaitan dengan tindak pidana korupsi maupun tindak pidana lainnya. Pengaturannya mencakup ruang lingkup tindak pidana, proses hukum perampasan aset, perlindungan pihak ketiga, hingga pengelolaan aset hasil tindak pidana.
Berikut 10 poin utama dalam UU Perampasan Aset:
1. Prinsip dan asas perampasan aset
Pengaturan ini menekankan prinsip dan asas hukum dalam pelaksanaan perampasan aset. Tujuannya untuk menjamin efektivitas, proporsionalitas, akuntabilitas, serta perlindungan hak asasi manusia (HAM).
2. Ruang lingkup tindak pidana dan kriteria aset
RUU ini mengatur ruang lingkup tindak pidana, jenis, nilai, serta kriteria aset yang dapat dirampas. Cakupannya termasuk penipuan atau penggelapan melalui teknologi informasi yang berdampak luas terhadap masyarakat.
Contohnya meliputi investasi bodong, perdagangan, hingga praktik saham bodong yang menimbulkan banyak korban dan membutuhkan kepastian keadilan.
3. Ancaman pidana tetap berlaku
Pengaturan perampasan aset tidak menghapus ancaman pidana terhadap pelaku tindak pidana korupsi maupun tindak pidana lainnya. Termasuk di dalamnya ancaman pidana mati sesuai ketentuan perundang-undangan.
4. Pembagian kewenangan dalam proses perampasan aset
RUU ini mengatur pembagian kewenangan dalam mekanisme perampasan aset tanpa tuntutan pidana. Tahapannya meliputi penelusuran, penghentian transaksi, pemblokiran, penyitaan, pengajuan permohonan, pemeriksaan di pengadilan, putusan, hingga pelaksanaan putusan.
5. Perlindungan pihak ketiga yang beriktikad baik
Ketentuan ini memberikan jaminan perlindungan kepada pihak ketiga yang memiliki iktikad baik. Perlindungan tersebut tetap disertai beban pembuktian dan kesempatan yang cukup bagi pihak terkait.
6. Pengembalian aset kepada korban
RUU ini mengatur upaya optimal untuk mengembalikan aset kepada korban tindak pidana secara langsung. Selain itu, aset juga dapat dimanfaatkan untuk kepentingan masyarakat luas.
7. Pengelolaan aset hasil tindak pidana
Pengelolaan aset dilakukan oleh badan yang memiliki kompetensi dengan mengedepankan profesionalitas dan akuntabilitas. Ruang lingkupnya meliputi penyimpanan, pengamanan, pemeliharaan, pemanfaatan, penjualan, hingga pengembalian atau pelepasan aset.
8. Pengawasan mekanisme perampasan aset
Pelaksanaan perampasan dan pengelolaan aset akan berada dalam pengawasan badan independen. Pengawasan ini ditujukan untuk memastikan mekanisme berjalan sesuai ketentuan.
9. Pencegahan penyalahgunaan kewenangan
RUU ini juga memuat ketentuan untuk mencegah penyalahgunaan kekuasaan oleh aparat penegak hukum. Dengan demikian, mekanisme perampasan aset tidak boleh digunakan sebagai sarana untuk menyalahgunakan kewenangan.
10. Pemanfaatan teknologi dan sistem informasi
Pengelolaan aset juga diarahkan untuk memanfaatkan teknologi dan sistem informasi. Penggunaan sistem tersebut diharapkan dapat mendukung transparansi dan akuntabilitas dalam setiap tahapan pengelolaan aset.













