Ketua DKPP, Heddy Lugito (kemeja putih, tengah) saat hadir dalam diskusi di kawasan Menteng, Jakarta Pusat. (Dok. Intan Afrida Rafni).

Beranda / Politik / DKPP Bakal Periksa Dugaan Penyisipan Aturan Pencalonan

DKPP Bakal Periksa Dugaan Penyisipan Aturan Pencalonan

PravadaNews – Dewan Kehormatan Penyelenggara Pemilu (DKPP) akan memeriksa dugaan penyisipan Pasal 18 dalam Peraturan Komisi Pemilihan Umum (PKPU) yang berkaitan dengan persyaratan pencalonan presiden dan wakil presiden. Dugaan tersebut menjadi salah satu materi pengaduan terhadap Komisi Pemilihan Umum (KPU) yang akan disidangkan DKPP.

Ketua DKPP, Heddy Lugito mengatakan, dugaan tersebut masuk dalam salah satu pokok aduan yang diajukan masyarakat terkait proses pencalonan presiden dan wakil presiden.

“Ada juga tambahan kayaknya dari aduan itu tentang diduga KPU menyelundupkan atau apa istilahnya saya susah, salah satu pasal di PKPU. Pasal berapa, Bli? 18 ya? Pasal 18 kalau nggak salah,” ujar Heddy saat ditemui di Menteng, Jakarta Pusat, Kamis (19/11/2026).

Heddy mengatakan, DKPP akan memeriksa seluruh materi pengaduan tersebut dalam persidangan. Pemeriksaan nantinya mencakup kebenaran dugaan penyisipan pasal hingga proses pembentukan PKPU yang dipersoalkan.

“Itu nanti akan kita periksa semuanya. Benar enggak, bagaimana proses PKPU itu dibuat segala macam. Masuknya di mana. Semuanya nanti akan terlihat di persidangan,” kata Heddy.

Adapun DKPP sendiri telah menerima lima pengaduan yang berkaitan dengan persyaratan calon presiden dan wakil presiden yang diproses KPU. Dari jumlah tersebut, empat pengaduan dinyatakan telah memenuhi persyaratan untuk dilanjutkan ke tahap persidangan.

Sementara itu, satu pengaduan lainnya dinyatakan gugur karena pengadu tidak melengkapi persyaratan hingga batas waktu yang diberikan DKPP.

Heddy menegaskan, pengaduan yang belum memenuhi persyaratan tidak serta-merta ditolak. DKPP memberikan kesempatan kepada pengadu untuk melengkapi dokumen sebelum menentukan kelanjutan penanganan perkara.

“DKPP tidak boleh menolak aduan. Poinnya di situ, tidak boleh. Dilarang menolak aduan dan dilarang menyuruh orang mengadukan,” jelas Heddy.

Empat pengaduan yang memenuhi syarat tersebut dijadwalkan menjalani sidang pada Senin (23/11/2026). Dalam persidangan perdana, masing-masing pengadu akan membacakan pokok-pokok aduannya, kemudian KPU dan Badan Pengawas Pemilu (Bawaslu) selaku pihak teradu diberikan kesempatan untuk menyampaikan jawaban.

Selain dugaan penyisipan pasal dalam PKPU, materi pengaduan juga berkaitan dengan dugaan KPU tidak melakukan verifikasi faktual terhadap persyaratan calon, khususnya dokumen ijazah. Bawaslu turut diadukan karena dinilai tidak melakukan pengawasan secara optimal dalam proses pencalonan tersebut.

Heddy mengatakan, seluruh dugaan yang disampaikan pengadu akan diuji melalui persidangan. Oleh karena itu, DKPP belum dapat menyimpulkan ada atau tidaknya pelanggaran etik sebelum proses pemeriksaan selesai.

Tag:

Sign Up For Daily Newsletter

Stay updated with our weekly newsletter. Subscribe now to never miss an update!

I have read and agree to the terms & conditions

Tinggalkan Balasan

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *