PravadaNews – Konfederasi Serikat Pekerja Indonesia (KSPI) bersama Partai Buruh mendesak pemerintah segera menerbitkan peraturan pelaksanaan mengenai dana cadangan pesangon sebagaimana diatur dalam Undang-Undang Nomor 27 Tahun 2026 tentang Pelindungan Ketenagakerjaan.
Aturan tersebut dinilai penting untuk memastikan pekerja tetap mendapatkan hak pesangon ketika mengalami pemutusan hubungan kerja (PHK), termasuk jika perusahaan mengalami kerugian hingga kepailitan.
Presiden KSPI yang juga Presiden Partai Buruh, Said Iqbal, mengatakan persoalan utama pembayaran pesangon selama ini bukan terletak pada besaran hak yang diatur dalam undang-undang, melainkan kepastian pekerja untuk menerima pembayaran tersebut.
Menurut Said Iqbal, ketentuan mengenai formula dan besaran pesangon sebenarnya telah diatur dalam berbagai regulasi ketenagakerjaan. Namun, implementasinya masih menghadapi kendala karena banyak perusahaan tidak memenuhi kewajiban pembayaran ketika melakukan PHK.
“Rumusnya sudah ada, skemanya sudah ada, tetapi dalam implementasi di lapangan ternyata tidak berjalan. Banyak perusahaan ketika melakukan PHK tidak membayar pesangon. Ada yang kabur, ada yang pailit, ada yang beralasan tidak punya uang lagi,” ujar Said Iqbal di Jakarta, Jumat (20/11/2026).
Oleh karena itu, Said Iqbal menilai pembentukan dana cadangan pesangon menjadi terobosan untuk memperkuat pelindungan hak pekerja. Melalui mekanisme tersebut, perusahaan diwajibkan menyisihkan dana dalam bentuk iuran yang disetorkan kepada lembaga penyelenggara yang nantinya ditunjuk pemerintah.
Adapun dana yang terkumpul, kata Said Iqbal, harus dipisahkan dari kekayaan perusahaan agar tidak dapat digunakan untuk kepentingan operasional maupun kebutuhan bisnis lainnya. Dengan demikian, ketersediaan dana pesangon tidak sepenuhnya bergantung pada kondisi keuangan perusahaan ketika terjadi PHK.
“Cadangan pesangon ini bukan jaminan sosial. Ini adalah kewajiban yang harus dibayar perusahaan. Karena itu, dananya harus dipisahkan dari harta kekayaan perusahaan, seperti mekanisme iuran Jamsostek,” kata Said Iqbal.
Said Iqbal berharap mekanisme tersebut dapat memastikan pekerja tetap memperoleh hak pesangon meskipun perusahaan tempatnya bekerja mengalami kesulitan keuangan atau dinyatakan pailit. Nantinya, pekerja dapat mengajukan pembayaran haknya melalui lembaga penyelenggara dana cadangan pesangon.
“Kalau terjadi PHK, tidak ada lagi buruh yang tidak mendapatkan pesangon. Sekalipun perusahaan pailit, buruh tidak perlu lagi hanya menagih kepada pengusaha atau kurator. Buruh bisa datang kepada lembaga penyelenggara,” ucap Said Iqbal.
Di sisi lain, Menteri Perindustrian (Menperin), Muhammad Sarmuji meminta pelaku industri mulai mempersiapkan dana cadangan pesangon (DCP) bagi pekerja. Hal ini menyusul ketentuan dalam Undang-Undang Nomor 27 Tahun 2026 tentang Pelindungan Ketenagakerjaan yang mewajibkan perusahaan menyiapkan dana tersebut.
Sarmuji menegaskan, kewajiban pembentukan dana cadangan pesangon merupakan ketentuan yang bersifat wajib sehingga harus dipatuhi seluruh perusahaan. Maka dari itu, pelaku industri diminta segera melakukan persiapan tanpa menunggu aturan lebih lanjut.
“Itu sudah mandatory undang-undang. Jadi siap enggak siap ya harus mulai mempersiapkan diri. Jadi mulai sekarang sudah harus mempersiapkan diri terhadap ketentuan undang-undang,” ujar Sarmuji di Jakarta, Rabu (18/11/2026).
Dia mengatakan, pemerintah akan berkomunikasi dengan pelaku industri untuk membahas kesiapan dan penerapan kewajiban tersebut. Sarmuji juga berencana berbicara langsung dengan pihak industri terkait pelaksanaan ketentuan dana cadangan pesangon.
“Nanti saya akan bicara sama industri,” kata Sarmuji.














