PravadaNews – Konfederasi Serikat Pekerja Indonesia (KSPI) menyiapkan langkah hukum untuk menggugat penetapan Upah Minimum Provinsi (UMP) DKI Jakarta 2027 sebesar Rp 6.136.000. Langkah tersebut ditempuh sebagai bentuk penolakan buruh terhadap besaran upah minimum yang dinilai belum memenuhi kebutuhan hidup pekerja di Jakarta.
Presiden KSPI sekaligus Presiden Partai Buruh, Said Iqbal, mengatakan pihaknya akan terlebih dahulu menyampaikan keberatan kepada Gubernur DKI Jakarta sebelum melanjutkan gugatan ke Pengadilan Tata Usaha Negara (PTUN).
Langkah hukum tersebut menjadi salah satu upaya buruh untuk memperjuangkan revisi UMP DKI Jakarta 2027 agar sesuai dengan usulan unsur buruh dalam Dewan Pengupahan.
KSPI dan Partai Buruh sebelumnya menolak penetapan UMP Jakarta 2027 sebesar Rp 6.136.000. Mereka meminta pemerintah daerah merevisi besaran tersebut menjadi Rp 6.210.000.
“KSPI DKI Jakarta dan Partai Buruh menolak tegas penetapan nilai upah minimum DKI Jakarta 2027 sebesar Rp 6.136.000,” ujar Said Iqbal di Jakarta, dikutip Sabtu (21/11/2026).
Iqbal menilai besaran upah yang ditetapkan belum memadai untuk meningkatkan daya beli pekerja di tengah tingginya kebutuhan hidup di Ibu Kota. Menurutnya, kebijakan pengupahan harus mempertimbangkan kemampuan pekerja dalam memenuhi kebutuhan hidup layak.
Selain menempuh jalur hukum, KSPI dan Partai Buruh berencana melakukan kampanye publik serta menggelar aksi lanjutan di Balai Kota DKI Jakarta. Pelaksanaan aksi tersebut nantinya akan ditentukan oleh jajaran serikat pekerja.
Iqbal juga meminta DPRD DKI Jakarta memanggil gubernur untuk menjelaskan pertimbangan dalam menetapkan UMP 2027. Menurut Said Iqbal, pemerintah daerah perlu memberikan penjelasan mengenai kebijakan pengupahan dan perlindungan daya beli pekerja.
Dalam tuntutannya, KSPI turut mendesak pemerintah menetapkan Upah Minimum Sektoral Provinsi (UMSP) DKI Jakarta 2027 dengan besaran lebih tinggi dibandingkan UMSK Bekasi dan Karawang.
Iqbal menegaskan perjuangan buruh untuk mendapatkan revisi UMP tidak hanya dilakukan melalui dialog, tetapi juga melalui jalur hukum dan aksi serikat pekerja.
“Buruh akan berjuang,” ucap Said Iqbal.
Diketahui, Gubernur DKI Jakarta, Pramono Anung menetapkan Upah Minimum Provinsi (UMP) Jakarta 2027 sebesar Rp 6.136.941. Angka tersebut naik 7,1 persen atau bertambah Rp 407.065 dibandingkan UMP 2026 yang sebesar Rp 5.729.876.
Penetapan tersebut tertuang dalam Keputusan Gubernur (Kepgub) Nomor 1270 Tahun 2026 tentang UMP DKI Jakarta 2027. Pramono menandatangani keputusan tersebut pada Jumat (20/11/2026), setelah melalui pembahasan bersama Dewan Pengupahan DKI Jakarta.
“Saya hari ini sudah menandatangani Kepgub Nomor 1270 Tahun 2026 yang mengatur tentang upah minimum provinsi atau UMP tahun 2027. UMP untuk tahun 2027 sebesar Rp6.136.941,” kata Pramono di kawasan Kebon Sirih, Jakarta Pusat, Jumat (20/11/2026).
Kenaikan UMP Jakarta 2027 sebesar 7,1 persen lebih tinggi dibandingkan penyesuaian UMP 2026 yang tercatat sebesar 6,1 persen. Pemerintah Provinsi (Pemprov) DKI Jakarta menyatakan penetapan tersebut mempertimbangkan keseimbangan antara peningkatan kesejahteraan pekerja dan keberlangsungan dunia usaha.
“Penetapan ini merupakan komitmen Pemerintah DKI Jakarta dalam mewujudkan kebijakan pengupahan yang berkeadilan dengan tetap memperhatikan peningkatan kesejahteraan pekerja serta keberlangsungan dunia usaha,” ujar Pramono.
Pembahasan UMP Jakarta 2027 berlangsung selama tiga hari melalui mekanisme tripartit yang melibatkan pemerintah, serikat pekerja atau buruh, serta organisasi pengusaha. Pemprov DKI Jakarta menyelesaikan pembahasan pada Jumat (20/11/2026), sehari sebelum batas akhir penetapan upah minimum pada 21 November 2026.
“Alhamdulillah sudah diselesaikan dan batas waktu sebenarnya penyelesaiannya itu besok, tapi Pemerintah DKI Jakarta bersama dengan buruh dan juga pengusaha yang ada di Jakarta, alhamdulillah kita bisa menyelesaikan itu,” tutur Pramono.
Pramono menegaskan Pemprov DKI Jakarta berupaya menjadi penengah dalam mempertemukan kepentingan pekerja dan pengusaha. Menurutnya, peningkatan upah buruh harus tetap memperhatikan kemampuan perusahaan agar kegiatan usaha di Jakarta dapat berkelanjutan.
“Kami berkomitmen untuk meningkatkan kesejahteraan buruh tetapi tidak melupakan bagaimana pengusaha bisa tetap survive dan juga bisa berusaha dengan baik di Jakarta ini,” ucap Pramono














