PravadaNews – Pemerintah Provinsi (Pemprov) DKI Jakarta diminta untuk mempertimbangkan pertumbuhan ekonomi daerah dalam menetapkan kenaikan Upah Minimum Provinsi (UMP) 2027.
Buruh yang tergabung dalam Konfederasi Serikat Pekerja Indonesia (KSPI) menilai, pertumbuhan ekonomi Jakarta seharusnya memberikan manfaat lebih besar terhadap peningkatan kesejahteraan dan daya beli pekerja.
Presiden KSPI sekaligus Presiden Partai Buruh, Said Iqbal, mengatakan unsur buruh dalam Dewan Pengupahan mengusulkan penggunaan indeks tertentu atau alfa sebesar 1,0 dalam formula kenaikan upah minimum.
Menurut Said Iqbal, usulan tersebut didasarkan pada pandangan bahwa pertumbuhan ekonomi Jakarta perlu tercermin dalam peningkatan upah yang diterima pekerja. Dengan demikian, hasil pembangunan ekonomi tidak hanya dirasakan oleh pelaku usaha, tetapi juga oleh buruh.
“Upah adalah salah satu instrumen untuk meningkatkan daya beli,” ujar Said Iqbal di Jakarta, dikutip Sabtu (21/11/2026).
Selain, kata Said Iqbal, peningkatan daya beli juga tidak cukup dengan hanya mengandalkan kenaikan upah. Jaminan sosial juga harus diperhatikan sekaligus pengendalian harga barang agar pengeluaran masyarakat dapat terkendali.
Said Iqbal menilai, ketiga aspek tersebut saling berkaitan dalam menjaga konsumsi masyarakat dan mendukung aktivitas perekonomian. Apalagi penurunan daya beli pekerja dikhawatirkan turut memengaruhi kemampuan masyarakat dalam memenuhi kebutuhan sehari-hari.
Maka dari itu, kedua organisasi tersebut mendesak Gubernur DKI Jakarta untuk merevisi UMP 2027 menjadi Rp 6.210.000. Angka tersebut merupakan usulan unsur buruh dalam Dewan Pengupahan.
“KSPI DKI Jakarta dan Partai Buruh menolak tegas penetapan nilai upah minimum DKI Jakarta 2027 sebesar Rp6.136.000,” tegas Said Iqbal.
Selain memperjuangkan kenaikan upah, Iqbal meminta pemerintah daerah mengevaluasi manfaat fasilitas yang diberikan kepada pekerja, seperti transportasi, bantuan pendidikan, dan pangan bersubsidi.
Pasalnya, keberadaan program tersebut tidak otomatis menjamin seluruh buruh beserta keluarganya dapat menikmati manfaat. Pemerintah dianggap perlu memperhatikan jangkauan penerima, persyaratan, kuota, serta akses pekerja terhadap layanan yang tersedia.
Maka dari itu, kata Said Iqbal, kebijakan pengupahan seharusnya tidak hanya berorientasi pada tercapainya kesepakatan antara pengusaha dan pekerja. Pemerintah juga perlu memastikan besaran upah yang ditetapkan mampu memperbaiki kesejahteraan dan menjaga daya beli masyarakat.
Diketahui, Gubernur DKI Jakarta, Pramono Anung menetapkan Upah Minimum Provinsi (UMP) Jakarta 2027 sebesar Rp 6.136.941. Angka tersebut naik 7,1 persen atau bertambah Rp 407.065 dibandingkan UMP 2026 yang sebesar Rp 5.729.876.
Penetapan tersebut tertuang dalam Keputusan Gubernur (Kepgub) Nomor 1270 Tahun 2026 tentang UMP DKI Jakarta 2027. Pramono menandatangani keputusan tersebut pada Jumat (20/11/2026), setelah melalui pembahasan bersama Dewan Pengupahan DKI Jakarta.
“Saya hari ini sudah menandatangani Kepgub Nomor 1270 Tahun 2026 yang mengatur tentang upah minimum provinsi atau UMP tahun 2027. UMP untuk tahun 2027 sebesar Rp6.136.941,” kata Pramono di kawasan Kebon Sirih, Jakarta Pusat, Jumat (20/11/2026).
Kenaikan UMP Jakarta 2027 sebesar 7,1 persen lebih tinggi dibandingkan penyesuaian UMP 2026 yang tercatat sebesar 6,1 persen. Pemerintah Provinsi (Pemprov) DKI Jakarta menyatakan penetapan tersebut mempertimbangkan keseimbangan antara peningkatan kesejahteraan pekerja dan keberlangsungan dunia usaha.
“Penetapan ini merupakan komitmen Pemerintah DKI Jakarta dalam mewujudkan kebijakan pengupahan yang berkeadilan dengan tetap memperhatikan peningkatan kesejahteraan pekerja serta keberlangsungan dunia usaha,” ujar Pramono.
Pembahasan UMP Jakarta 2027 berlangsung selama tiga hari melalui mekanisme tripartit yang melibatkan pemerintah, serikat pekerja atau buruh, serta organisasi pengusaha. Pemprov DKI Jakarta menyelesaikan pembahasan pada Jumat (20/11/2026), sehari sebelum batas akhir penetapan upah minimum pada 21 November 2026.
“Alhamdulillah sudah diselesaikan dan batas waktu sebenarnya penyelesaiannya itu besok, tapi Pemerintah DKI Jakarta bersama dengan buruh dan juga pengusaha yang ada di Jakarta, alhamdulillah kita bisa menyelesaikan itu,” tutur Pramono.
Pramono menegaskan Pemprov DKI Jakarta berupaya menjadi penengah dalam mempertemukan kepentingan pekerja dan pengusaha. Menurutnya, peningkatan upah buruh harus tetap memperhatikan kemampuan perusahaan agar kegiatan usaha di Jakarta dapat berkelanjutan.
“Kami berkomitmen untuk meningkatkan kesejahteraan buruh tetapi tidak melupakan bagaimana pengusaha bisa tetap survive dan juga bisa berusaha dengan baik di Jakarta ini,” ucap Pramono.














