Direktur Industri Kimia Hulu Kemenperin, Sri Bimo Pratomo (baju batik, tengah) saat ditemui pada kegiatan diskusi di Jakarta. (Dok. Intan Afrida Rafni).

Beranda / Nasional / Kemenperin Evaluasi Tujuh Sektor Penerima Harga Gas Murah

Kemenperin Evaluasi Tujuh Sektor Penerima Harga Gas Murah

PravadaNews – Kementerian Perindustrian (Kemenperin) membuka peluang mengevaluasi sektor industri yang mendapatkan fasilitas Harga Gas Bumi Tertentu (HGBT). Evaluasi tersebut dilakukan untuk memastikan kebijakan pemberian harga gas murah dalam memberikan dampak ekonomi bagi industri dan negara.

Direktur Industri Kimia Hulu Kemenperin, Sri Bimo Pratomo, mengatakan terdapat tujuh sektor industri yang selama ini mendapatkan fasilitas HGBT. Ketujuh sektor tersebut meliputi industri pupuk, petrokimia, oleochemical, baja, keramik, kaca, dan sarung tangan karet.

Menurut Bimo, pemberian fasilitas HGBT kepada sektor-sektor tersebut tidak bersifat permanen. Pemerintah dapat mempertimbangkan penghentian fasilitas bagi sektor yang dinilai tidak mampu memberikan dampak ekonomi atau multiplier effect yang memadai.

“Kalau seandainya tidak menunjukkan multiplier effect yang baik, bisa dihentikan tentunya. Kita pemerintah juga, kita fair juga enggak apa-apa,” ujar Bimo di Jakarta, dikutip Sabtu (21/11/2026).

Meskipun begitu, Bimo menilai industri pupuk perlu tetap mendapatkan fasilitas HGBT. Sebab, keberadaan industri pupuk berkaitan erat dengan upaya pemerintah menjaga ketahanan pangan nasional.

Adapun gas bumi sendiri tidak hanya dimanfaatkan sebagai sumber energi oleh industri, tetapi juga menjadi bahan baku dalam proses produksi pupuk. Oleh karena itu, kepastian pasokan dan harga gas menjadi faktor penting untuk menjaga keberlanjutan produksi pupuk.

Lebih lanjut, Kemenperin juga meminta agar kebijakan HGBT memberikan manfaat yang lebih luas terhadap perekonomian nasional. 

Menurut Bimo, pemberian harga gas khusus perlu mempertimbangkan kontribusi sektor industri terhadap peningkatan penjualan, penerimaan pajak, investasi, hingga penghematan subsidi pemerintah.

Berdasarkan perhitungan Kemenperin, dampak positif kebijakan HGBT terhadap sektor industri sepanjang 2020 hingga 2025 mencapai Rp 592,89 triliun.

Dampak tersebut terdiri atas peningkatan penjualan sebesar Rp 351,98 triliun, peningkatan penerimaan pajak Rp 38,30 triliun, peningkatan investasi Rp 158,64 triliun, serta penurunan subsidi pupuk sebesar Rp 43,93 triliun.

Bimo mengatakan, hasil perhitungan tersebut menunjukkan bahwa manfaat ekonomi dari penerapan HGBT dapat mencapai sekitar lima kali lipat dibandingkan potensi berkurangnya penerimaan negara akibat pemberian harga gas khusus.

Maka dari itu, Kemenperin akan koordinasi dengan kementerian dan lembaga terkait untuk memperbaiki pelaksanaan kebijakan HGBT, termasuk mengawal menyusun Peraturan Presiden (Perpres) mengenai jaringan gas dan harga gas. Tujuannya, agar kebijakan yang dihasilkan tetap berpihak kepada kebutuhan industri.

“Kita pemerintah juga, kita fair juga enggak apa-apa,” ucap Bimo.

Tag:

Sign Up For Daily Newsletter

Stay updated with our weekly newsletter. Subscribe now to never miss an update!

I have read and agree to the terms & conditions

Tinggalkan Balasan

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *