PravadaNews – Indonesia menargetkan perjanjian perdagangan dengan Uni Eropa langsung berlaku pada awal 2027, setelah kedua pihak resmi menandatangani kesepakatan tersebut di Brussel, Belgia, Sabtu (21/11/2026).
Target itu dikejar karena fasilitas keringanan bea masuk yang selama ini dinikmati eksportir Indonesia akan berakhir pada 31 Desember 2026 mendatang. Pemerintah ingin pergantian fasilitas tersebut berjalan tanpa mengganggu perdagangan ke pasar Eropa.
Menteri Koordinator Bidang Perekonomian, Airlangga Hartarto, menjelaskan Indonesia tengah mempercepat proses pemberlakuan Indonesia-European Union Comprehensive Economic Partnership Agreement (IEU-CEPA), yang telah melalui perundingan selama sekitar 10 tahun.
Percepatan itu berkaitan dengan berakhirnya fasilitas Generalized System of Preferences (GSP), yakni skema keringanan bea masuk yang diberikan Uni Eropa kepada sejumlah negara berkembang, termasuk Indonesia.
“Targetnya, per 1 Januari 2027 sudah bisa diefektifkan ataupun diberlakukan karena fasilitas Generalized System of Preferences (GSP) Indonesia dengan Eropa akan berakhir pada 31 Desember 2026,” jelas Airlangga dalam konferensi pers secara virtual, Sabtu (21/11) malam.
Selama ini, GSP membantu produk Indonesia masuk ke pasar Eropa dengan tarif lebih rendah. Berdasarkan data Komisi Eropa, sekitar 30% impor Uni Eropa dari Indonesia menikmati fasilitas tersebut.
Pentingnya menjaga akses pasar itu terlihat dari hubungan dagang kedua pihak yang terus berkembang, terutama bagi industri yang mengandalkan penjualan ke luar negeri.
Kementerian Perdagangan (Kemendag) sendiri mencatat nilai perdagangan Indonesia dan Uni Eropa mencapai US$26,08 miliar sepanjang Januari–September 2026, naik 11,64% dibandingkan periode yang sama tahun sebelumnya sebesar US$23,36 miliar.
Melalui IEU-CEPA, Airlangga menyebut Indonesia akan memperoleh fasilitas perdagangan yang lebih luas, dengan sebagian besar pos tarif langsung dibebaskan dari bea masuk ketika perjanjian mulai diterapkan.
“Manfaat yang diharapkan oleh para eksportir kita adalah pembebasan 90,4% pos tarif, yang langsung menjadi 0% sejak perjanjian diberlakukan,” ujar Airlangga.
Fasilitas ini membuka peluang bagi berbagai produk unggulan Indonesia, mulai dari minyak sawit dan turunannya, tekstil, garmen, alas kaki, hingga produk kulit. Kopi, kakao, karet, furnitur, komponen otomotif, dan produk perikanan juga termasuk komoditas yang mendapat kemudahan akses pasar.
Meski begitu, penghapusan tarif tidak berlaku serentak untuk semua produk. Kemendag mencatat sebanyak 7,92% pos tarif lainnya akan dihapus secara bertahap dalam waktu 3–15 tahun sesuai ketentuan perjanjian.
Selain perusahaan besar, pelaku usaha mikro, kecil, dan menengah (UMKM) juga berpeluang memanfaatkan fasilitas tersebut melalui penyederhanaan dokumen asal barang, selama produknya memenuhi persyaratan perdagangan yang berlaku.
Sementara itu, Duta Besar RI untuk Belgia Andy Rachmianto mengungkapkan, penandatanganan IEU-CEPA masih harus dilanjutkan dengan proses persetujuan di Parlemen Eropa sebelum kesepakatan dapat diterapkan.
“Setelah proses penandatanganan ini, langkah berikutnya adalah rencananya hari Senin, 23 November 2026, naskah perjanjian akan langsung diserahkan oleh Komisi Eropa kepada Parlemen Eropa untuk mengikuti proses ratifikasi,” ucap Andy dalam kesempatan yang sama.
Tahapan itu menjadi bagian penting untuk mengejar target awal tahun depan. Pemerintah Indonesia juga perlu menyelesaikan proses hukum di dalam negeri agar fasilitas perdagangan baru dapat segera digunakan.
Menurutnya, pihak Uni Eropa telah memberikan gambaran mengenai jadwal pembahasan perjanjian ini, dengan harapan proses persetujuan dapat diselesaikan sebelum pergantian tahun.
“Jadi, informasi yang kita peroleh sejauh ini, rencananya, mudah-mudahan sebelum hari Natal, sekitar pertengahan Desember, proses ratifikasi oleh Parlemen Eropa sudah bisa diselesaikan,” pungkas Andy.
Di Indonesia, proses ratifikasi juga akan melibatkan Dewan Perwakilan Rakyat (DPR). Andy berharap kedua pihak dapat menyelesaikan tahapan tersebut tepat waktu agar tidak terjadi jeda fasilitas perdagangan setelah GSP berakhir.
Meski ditargetkan berlaku pada 1 Januari 2027, penerapan IEU-CEPA tetap bergantung pada penyelesaian prosedur masing-masing pihak. Kedutaan Besar Republik Indonesia (KBRI) di Brussel akan terus mengawal proses tersebut hingga kesepakatan dapat diterapkan.














